portal kabar
portal kabar – Penggunaan kecerdasan buatan (AI) semakin meluas dalam berbagai sektor, termasuk pemilu. Namun, dalam Pileg dan Pilpres 2024, penggunaan AI yang berlebihan dipermasalahkan oleh Gugum Ridho Putra dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan bahwa manipulasi berlebihan terhadap foto peserta pemilu dengan AI dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas dan adil.
Informasi yang salah dapat merusak kepercayaan pemilih dan kualitas keputusan mereka, yang berdampak negatif pada demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan AI dengan bijak dalam proses pemilu di Indonesia.
Nailul Huda dari Celios menegaskan bahwa AI memiliki potensi besar dalam pemilu mendatang, seperti pengolahan data cepat dan identifikasi pola. AI dapat membantu dalam pemantauan suara dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, AI juga bisa digunakan untuk mendeteksi disinformasi dan memberikan informasi yang lebih akurat kepada pemilih.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menambahkan bahwa AI dapat memperkuat pengawasan pemilu dengan menganalisis data untuk mengidentifikasi kerawanan. Negara-negara lain, seperti di Afrika, telah memanfaatkan AI untuk manajemen pemilih dan deteksi ancaman siber, yang menunjukkan bahwa Indonesia bisa belajar dari pengalaman mereka.
AI juga berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi pemilu dengan menjangkau pemilih melalui komunikasi yang dipersonalisasi. Chatbot berbasis AI dapat memberikan informasi real-time tentang pemungutan suara dan kandidat, sehingga mempermudah akses informasi bagi masyarakat.
Heru Sutadi dari ICT Institute menekankan bahwa e-voting yang didukung AI dapat mempercepat proses perhitungan suara dan mengurangi kesalahan manusia. Beberapa negara, termasuk Brasil dan India, telah menggunakan teknologi ini selama bertahun-tahun, meskipun ada risiko keamanan yang perlu diwaspadai.
Meskipun AI menawarkan banyak manfaat, tantangan seperti disinformasi dan ancaman siber tetap ada. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan AI dalam pemilu mendukung demokrasi dan tidak merusaknya.
pram/sumber Tirto
