portal kabar – Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah melaksanakan kegiatan pendataan terhadap warga yang tergolong tidak mampu. Tujuan dari pendataan ini adalah untuk memperbarui daftar penerima manfaat dari program jaminan kesehatan yang ada, dan proses ini dilakukan melalui penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, yang disingkat SIKS-NG.
Hasan Basri, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, menjelaskan bahwa upaya untuk mempercepat proses pendataan ini dilakukan dengan memanfaatkan SIKS-NG, yaitu sebuah sistem informasi yang bersifat terpusat dan dirancang khusus untuk mengelola data terkait kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia.
Dilansir dari Antara, Hasan menambahkan bahwa kegiatan pendataan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019. Peraturan tersebut mengatur tentang syarat-syarat dan prosedur yang harus diikuti dalam melakukan perubahan data bagi penerima bantuan jaminan kesehatan.
Dalam penjelasannya yang disampaikan di Cikarang pada hari Selasa, Hasan menekankan bahwa upaya pendataan ini adalah bagian dari komitmen yang dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Komitmen tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, sekaligus memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
pram
