portal kabar – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berusaha untuk mendapatkan lebih banyak dana dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dan kawasan industri. Dana ini penting agar bisa menjadi bagian dari pendapatan asli daerah.
Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, seperti dilansir dari Antara, mengatakan bahwa mereka sudah melakukan berbagai upaya untuk meminta pemerintah pusat memperbaiki aturan tentang pembagian pajak ini. Mereka juga terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di Kementerian Keuangan dan anggota DPR dari daerah setempat.
Dedy menekankan pentingnya mendapatkan dana lebih banyak, terutama karena Kabupaten Bekasi adalah wilayah dengan banyak kawasan industri. Namun, meskipun memiliki banyak industri, pendapatan dari pajak yang diterima Kabupaten Bekasi setiap tahun masih kurang dari Rp500 miliar. Hal ini perlu diperjuangkan agar Kabupaten Bekasi bisa lebih berkembang.
Pemerintah Kabupaten Bekasi telah merencanakan penggunaan dana tersebut jika aturan baru terealisasi, yang diharapkan dapat meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, mengurangi pengangguran, dan menangani masalah kemiskinan.
Dedy juga menyatakan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki potensi untuk menjadi daerah yang kaya dan maju, tetapi saat ini belum sepenuhnya terwujud. Salah satu masalah yang dihadapi adalah adanya aturan yang mengatur pembagian pajak berdasarkan lokasi pembayaran, bukan berdasarkan tempat di mana kegiatan ekonomi terjadi. Banyak perusahaan di Kabupaten Bekasi memiliki kantor pusat di Jakarta, sehingga pajak yang seharusnya masuk ke Bekasi lebih banyak masuk ke Jakarta.
Akibatnya, dana bagi hasil yang diterima Kabupaten Bekasi menjadi kurang optimal. Dedy berharap dengan perubahan aturan, Kabupaten Bekasi bisa mendapatkan bagian yang lebih adil dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
pram
