portal kabar – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bekasi, menyampaikan pandangannya dalam rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD).
Seperti penuturannya di Antara, Ketua Bapemperda, Ombi Hari Wibowo, menjelaskan jika pandangan ini bertujuan untuk mendukung program Pemda dan memperbaiki pengelolaan keuangan serta pendapatan daerah.
Ada beberapa poin penting yang dibahas terkait pengelolaan APBD. Pertama, pentingnya ketelitian saat menyusun APBD dengan memperhatikan pendapatan dan pengeluaran agar penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.
Kedua, pengelolaan keuangan daerah harus transparan, yaitu laporan keuangan harus jelas dan terbuka.
Ombi juga menekankan perlunya evaluasi terhadap semua perangkat daerah yang menghasilkan pendapatan dari pajak dan retribusi. Ia mengusulkan agar ada kemungkinan untuk merevisi atau membuat Perda baru demi memperkuat dasar hukum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, ada juga rencana untuk melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan enam indikator. Ini diharapkan dapat membuat BUMD lebih sehat dan berkontribusi lebih pada PAD.
Bapemperda juga mengusulkan agar pelaporan penerimaan pajak dan retribusi daerah menggunakan sistem berbasis teknologi informasi. Dengan sistem ini, diharapkan data penerimaan lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ombi menilai bahwa pembahasan Raperda menjadi kesempatan bagi Pemda, baik eksekutif maupun legislatif, untuk memperkuat pengelolaan keuangan dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai strategi yang diusulkan.
pram
