portal kabar
portal kabar – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyayangkan masalah yang terjadi saat job fair yang diadakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 27 Mei lalu. Kericuhan di acara itu menunjukkan tingginya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Nurhadi menekankan bahwa pemerintah daerah harus memahami bahwa job fair bukan hanya acara tahunan, tetapi juga mencerminkan masalah besar yaitu pengangguran.
Ia mengatakan pendekatan terhadap pengangguran tidak bisa hanya bersifat administratif atau sekadar acara. Job fair harus dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan lapangan kerja di daerah.
Nurhadi juga mengkritik kericuhan yang terjadi akibat kurangnya persiapan dari pihak pemerintah daerah. Kericuhan ini muncul saat banyak orang berebut scanner kode QR untuk mendapatkan informasi tentang lowongan kerja. Dia menilai seharusnya ada persiapan yang baik untuk mengatur pengunjung, memberikan informasi dengan jelas, dan mengatur lokasi acara agar tidak terjadi kerumunan.
Dia mendorong agar job fair diadakan di tingkat kecamatan atau zona industri agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Juga, pemerintah perlu mengevaluasi apakah lowongan pekerjaan yang ada sesuai dengan keterampilan para pencari kerja. Jika ada ketidaksesuaian, pemerintah harus meningkatkan pelatihan dan bimbingan karier.
Nurhadi menekankan bahwa job fair ke depan harus menjadi solusi nyata untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, bukan sekadar acara seremonial.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menjelaskan bahwa keramaian di job fair tersebut disebabkan tingginya minat masyarakat. Acara tersebut menawarkan lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan, tetapi jumlah pencari kerja yang hadir mencapai lebih dari 25.000 orang. Dia menambahkan bahwa job fair ini adalah bagian dari prioritas program pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi dan berencana untuk membuka lebih banyak lowongan di acara berikutnya.
pram
