Musda Golkar Jabar Tertunda, DPD Bantah Akan Ada Plt: “Tidak Ada Aturannya”

portal kabar – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Jawa Barat yang seharusnya digelar pada November 2025 ternyata tidak bisa dipastikan jadwalnya. Kondisi ini memunculkan kabar bahwa jabatan Ketua DPD Golkar Jabar bakal diisi oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily sebagai pelaksana tugas (Plt).

Tubagus Ace Hasan Syadzily sendiri merupakan Ketua DPD Golkar Jawa Barat periode 2020-2025 yang saat ini masa jabatannya sudah berakhir namun diperpanjang melalui surat instruksi DPP hingga Musda terlaksana.

Kabar adanya pelaksana tugas tersebut tegas dibantah oleh Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPD Golkar Jabar, Asep Suparman. Dia menegaskan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) Golkar yang mengatur jabatan DPD diisi oleh Plt.

“Tidak ada aturan mainnya. Tidak ada satu pasal pun di AD/ART dan PO yang bunyi seperti itu. Jadi, sangat tidak mungkin.” kata Asep Suparman, Wakil Ketua Bidang MPO DPD Golkar Jabar

Asep menjelaskan, jabatan Ketua DPD Golkar tingkat provinsi, kabupaten, dan kota hanya dapat diisi dengan alasan tertentu yang diatur dalam AD/ART partai.

Portal Kabar  Merayakan Hari Batik Nasional: Menjaga Warisan Budaya Indonesia

Syarat Pengisian Plt Ketua DPD

  • Ketua meninggal dunia
  • Berhalangan tetap atau sakit keras dan tidak mungkin beraktivitas sebagai ketua
  • Tersandung pidana umum/khusus
  • Mundur sebagai ketua
  • Diberhentikan secara tidak hormat atau melanggar aturan partai

“Itu pun, jabatan Plt-nya hanya tiga bulan, tidak lima tahun,” tegas Asep, menegaskan bahwa jabatan pelaksana tugas bersifat sangat sementara dan terbatas waktunya.

Adapun kepengurusan saat ini, menurut Asep, sudah habis masa jabatannya tetapi diperpanjang melalui surat instruksi DPP Golkar hingga Musda terlaksana, dilansir dari Media Indonesia.

“Secara periodisasi, kepengurusan DPD Jabar sebenarnya sudah selesai sejak Maret tahun ini. Tapi karena ada surat instruksi perpanjangan SK sampai terlaksananya Musda, maka masih berjalan,” katanya.

Portal Kabar  Bea Cukai dan BNN Tangkap Penyelundup 4.080 Butir Ekstasi Berkedok Gaun Pengantin

Asep mengungkapkan bahwa saat ini struktur kepanitiaan Musda juga belum dibentuk. Berdasarkan hasil rapat pleno, baru ada tiga pejabat yang ditunjuk untuk mengurus penyelenggaraan Musda.

Penunjukan Awal Kepanitiaan Musda

  • Penyelenggara: Yod Mintaraga
  • Ketua Steering Committee (SC): Yomanius Untung
  • Ketua Organizing Committee (OC): Deden Nasihin

“Belum ada struktur kepengurusan kepanitiaan Musda. Kemarin di pleno itu baru menunjuk, Pak Yod sebagai penyelenggara, kemudian SC-nya Pak Yomanius Untung dan Ketua OC-nya Pak Deden Nasihin. Nah, pengurus lain masih menunggu siapa saja yang akan membantu SC dan OC, belum diterbitkan juga,” papar dia.

Terkait jadwal pelaksanaan Musda, Asep menyebut seharusnya sudah dilaksanakan sejak Maret 2025 sesuai kalender partai. Namun, pelaksanaannya kemungkinan akan diundur karena ingin dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Portal Kabar  Prabowo Pertimbangkan Pilkada Lewat DPRD: "Negara Terkaya Pakai Sistem Politik yang Murah"

“Kemungkinan Jawa Barat akan di akhir karena ingin dihadiri langsung oleh Ketua Umum. Pasalnya, ini momen untuk konsolidasi.” ujar Asep Suparman.

Menurut Asep, keterlambatan pelaksanaan Musda di tingkat DPD Provinsi dikhawatirkan berdampak pada proses regenerasi dan penyegaran struktur partai dari tingkat kabupaten dan kota hingga desa.

“Tapi sebenarnya, harusnya segera dilakukan Musda. Banyak orang yang memiliki kapasitas ingin mencalonkan, akhirnya jadi kelamaan menunggu,” katanya.

Mengenai dinamika internal partai menjelang Musda, Asep menilai sebagai hal wajar dalam tubuh Partai Golkar.

“Kendala hanya dinamika internal saja. Golkar itu DNA-nya tarung, adu gagasan, adu ide. Ini menjadi bagian dari proses dewasa dalam regenerasi,” ucapnya.

“Intinya, Ketua DPD Golkar Jabar nanti harus mampu menjaga keberlangsungan pemerintahan pusat sampai ke daerah, termasuk memperkuat koalisi dengan Gerindra,” lanjutnya.


pram

Berita Lainnya

KPK Periksa Kadis Bekasi dan Sita Uang Terkait Suap Proyek Rp11,4 Miliar

portal kabar –…

Golkar Jabar Kehilangan Nahkoda: Ace Hasan Pilih Lengser di Puncak Kejayaan

portal kabar –…

Kabarkan Peristiwa

KPK Periksa Kadis Bekasi dan Sita Uang Terkait Suap Proyek Rp11,4 Miliar

KPK Periksa Kadis Bekasi dan Sita Uang Terkait Suap Proyek Rp11,4 Miliar

Golkar Jabar Kehilangan Nahkoda: Ace Hasan Pilih Lengser di Puncak Kejayaan

Golkar Jabar Kehilangan Nahkoda: Ace Hasan Pilih Lengser di Puncak Kejayaan

Nama Plt Bupati Bekasi Terseret Bursa Ketua Golkar, dr. Asep Surya Atmaja Tegas Menampik

Nama Plt Bupati Bekasi Terseret Bursa Ketua Golkar, dr. Asep Surya Atmaja Tegas Menampik

Saksi Kasus Ijon Bekasi Diintimidasi, Rumahnya Diduga Dibakar

Saksi Kasus Ijon Bekasi Diintimidasi, Rumahnya Diduga Dibakar

KPK Sebut CCTV Dimatikan Keluarga Saat Geledah Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono

KPK Sebut CCTV Dimatikan Keluarga Saat Geledah Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono

Dukungan Bersyarat: Ade Syukron Ancam Tinggalkan H. Marjuki Jika Tak Punya Visi Perubahan

Dukungan Bersyarat: Ade Syukron Ancam Tinggalkan H. Marjuki Jika Tak Punya Visi Perubahan

KPK Periksa Istri Ono Surono, Kasus Ijon Proyek Bekasi Kian Meluas

KPK Periksa Istri Ono Surono, Kasus Ijon Proyek Bekasi Kian Meluas

KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bekasi, Komisaris PT Taracon Diperiksa sebagai Saksi

KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bekasi, Komisaris PT Taracon Diperiksa sebagai Saksi

Dialog Pemkab Bekasi dan Mahasiswa Cipayung Plus Dinilai Langkah Maju Menuju Good Governance

Dialog Pemkab Bekasi dan Mahasiswa Cipayung Plus Dinilai Langkah Maju Menuju Good Governance