Prabowo Pertimbangkan Pilkada Lewat DPRD: “Negara Terkaya Pakai Sistem Politik yang Murah”

portal kabar – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan tengah mempertimbangkan usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Gagasan ini datang dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai respons terhadap tingginya biaya politik Indonesia yang menerapkan sistem pemilu langsung.

Dalam pidatonya di acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12/2025), Prabowo menyoroti bahwa praktik ‘demokrasi perwakilan’ semacam ini juga diterapkan oleh sejumlah negara maju.

Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” jelas Prabowo.

Prabowo kemudian memberikan contoh negara-negara yang menerapkan sistem serupa dan menurutnya berhasil dengan baik.

Portal Kabar  Skandal Perdagangan RAB Proyek PDAM: Direktur Perumda Tirta Bhagasasi Diduga Libatkan Oknum Dekat Penguasa Bekasi

Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” paparnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya menerapkan prinsip gotong royong dalam politik Indonesia setelah proses pemilu selesai.

Dalam acara yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyuarakan pandangan serupa. Ia berpendapat lebih baik kepala daerah dipilih melalui legislatif atau oleh DPRD.

“Satu tahun lalu kami menyampaikan, keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing,” katanya.

Portal Kabar  Resmi Dilantik Menjadi Anggota DPRD Provinsi Jabar, Marjuki: Kita Akan All Out Menangkan Paslon Bupati Bekasi

Bahlil menekankan pentingnya Indonesia menemukan formula yang tepat untuk sistem demokrasinya. Menurutnya, demokrasi Indonesia perlu dirancang agar dapat meminimalisasi ongkos politik.


pram