portal kabar – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengumumkan bahwa kementeriannya akan menunjuk salah satu direktur jenderal untuk menangani masalah badan usaha milik daerah (BUMD). Ini disampaikan saat acara pengukuhan Dewan Pengurus APKASI di Jakarta, (17/7/2025).
Tito mendorong para bupati yang hadir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu cara yang diusulkan adalah melalui pengelolaan BUMD. Dia menekankan pentingnya mempermudah izin usaha dan mendukung peran swasta, karena jika bisnis swasta berkembang, pendapatan daerah juga akan meningkat.
Tito juga mengingatkan para bupati untuk menghindari korupsi. Ia mengatakan bahwa aparat penegak hukum sudah memahami berbagai praktik buruk tersebut. Dia mengerti bahwa para bupati menghadapi banyak masalah yang perlu dibahas dengan pihak terkait, sehingga disarankan agar APKASI membentuk forum internal.
Dia menyebutkan bahwa kerugian BUMD di Indonesia mencapai Rp5,5 triliun, yang dialami oleh 300 dari 1.091 BUMD. Dari total BUMD, ada 678 yang mendapatkan laba, sedangkan 113 lainnya belum melaporkan data terbaru.
Menurut Tito, kerugian terjadi karena lemahnya pengelolaan dan pengawasan BUMD. Dia mengungkapkan bahwa ada ketidakseimbangan antara jumlah Dewan Pengawas dan direksi, dengan 1.993 pengawas untuk 1.911 direksi. Selain itu, 342 BUMD belum memiliki pengawas internal.
Tito berharap dengan perbaikan ini, BUMD bisa beroperasi lebih baik dan memberikan kontribusi yang positif bagi daerah.
pram
