portal kabar
portal kabar – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Syukron, menyampaikan tanggapan serius mengenai penurunan anggaran transfer ke daerah dari pemerintah pusat, yang dianggap akan berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Dalam penjelasannya, Ade menjelaskan bahwa anggaran daerah sangat dibutuhkan untuk belanja pegawai dan pengembangan proyek-proyek prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Politisi dari Partai Golkar ini menyoroti catatan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, yang mengemukakan bahwa postur belanja daerah saat ini belum mencerminkan upaya yang pro masyarakat. “Masih banyak agenda seremonial dibandingkan dengan program-program yang konkret dan berimbas langsung kepada masyarakat. Kita perlu mengubah cara kita merumuskan anggaran agar lebih terfokus pada kebutuhan rakyat,” kutipnya.
Ade menambahkan bahwa seandainya pusat mengambil alih pembiayaan untuk program-program seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan BPJS, maka banyak daerah yang tidak akan lagi merasakan tekanan anggaran yang berat. “Mungkin itu adalah cara terbaik untuk membantu daerah dalam memastikan bahwa belanja Dana Alokasi Umum (DAU) dan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi lebih tepat sasaran,” tutupnya.
Pernyataan Ketua DPRD ini memberikan gambaran jelas tentang kekhawatiran di tingkat daerah mengenai prioritas dan penggunaan anggaran yang ada. Penurunan anggaran transfer diharapkan tidak hanya direspons dengan mengadaptasi kebijakan yang lebih proaktif, tetapi juga dengan penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, sehingga kepentingan masyarakat tetap terjaga dalam setiap kebijakan yang diambil.
bram ananthaku
