portal kabar
portal kabar – Situasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat memanas seiring dengan munculnya mosi tidak percaya terhadap pengurusnya. Sertifikat Keputusan (SK) pengurus saat ini telah kedaluwarsa sejak 28 Maret 2025, sementara surat edaran yang mengisyaratkan perpanjangan kepengurusan tidak meredakan keresahan di kalangan kader.
Musyawarah Daerah (Musda) yang semestinya menjadi forum penting bagi internal partai untuk memilih kepemimpinan baru, hingga saat ini belum memiliki kejelasan mengenai waktu dan tempat pelaksanaannya. Sejumlah kader mulai melontarkan desakan agar Musda segera dilaksanakan, mengingat situasi ini berpotensi serius mempengaruhi reputasi dan arah kebijakan Partai Golkar di tingkat pusat.
Wachyu Ginanjar, salah satu pengurus DPD Golkar Jawa Barat, menegaskan bahwa pemimpin di level atas mesti segera mengambil tindakan. “Kami merasa tidak ada urgensi untuk memperpanjang SK kepengurusan, yang harus dilakukan sekarang adalah melaksanakan Musda,” ujar Wachyu. Dia mengingatkan, Jawa Barat merupakan penyumbang suara terbesar bagi Partai Golkar, sehingga kejelasan pengurus sangat krusial.
Ketidakpastian mengenai jalannya Musda juga menimbulkan kebingungan di antara anggota DPD Golkar Jawa Barat. “Kami sangat mengharapkan kejelasan dari pihak berwenang, namun hingga kini tanggapan resmi masih sangat minim,” imbuhnya. Menurutnya, meskipun waktu pelaksanaan Musda merupakan wewenang Ketua Umum, seharusnya sudah ada permohonan tertulis dari DPD Jawa Barat ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.
Di tengah keresahan ini, desakan untuk segera menggelar Musda juga datang dari H. Kusnadi, Wakil Ketua bidang Bencana dan Sosial. Dia menegaskan bahwa penundaan Musda bukanlah langkah yang tepat dan perlu dijelaskan secara akuntabel. “Semua kader perlu kepastian, bukan sekadar rumor yang semakin memperkeruh situasi,” lanjutnya.
Ketua Komisi Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat, H Yod Mintaraga, menambahkan bahwa penundaan Musda harus dipahami sesuai dengan arahan yang termuat dalam surat edaran DPP Golkar.
pram/Sumber DeskJabar
