portal kabar – Pemerintah memberikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan, yang menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan apakah wartawan harus lebih diutamakan dibandingkan profesi lain. Di sisi lain, kebutuhan rumah bagi masyarakat sangat tinggi, dengan 12,7 juta unit rumah masih dibutuhkan di Indonesia.
Banyak yang mempertanyakan kebijakan ini, termasuk dari organisasi wartawan sendiri. Mereka khawatir ini bisa menjadi cara pemerintah untuk mempengaruhi kerja wartawan dengan memberikan fasilitas khusus. Pakar komunikasi politik, Kunto Adi Wibowo, mengatakan bahwa kebijakan ini bisa menimbulkan opini negatif tentang wartawan, karena dianggap sebagai “hadiah” dari pemerintah. Padahal, wartawan tetap harus membayar cicilan untuk rumah tersebut.
Kebijakan ini seharusnya tidak hanya ditujukan untuk wartawan, tetapi untuk semua orang yang memenuhi syarat. Jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan wartawan, sebaiknya memberikan tunjangan profesi dan menjamin keamanan kerja mereka. Kegiatan jurnalistik harus tetap bebas dari teror dan intimidasi.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengumumkan bahwa penyerahan rumah subsidi untuk wartawan akan dimulai bulan depan, dengan jumlah awal 100 unit. Kementerian terkait akan bekerja sama untuk merealisasikan program ini di seluruh Indonesia. Wartawan yang ingin mendaftar harus memenuhi syarat tertentu, seperti batasan gaji.
Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menegaskan bahwa program ini tidak untuk menghentikan kritik terhadap pemerintah, tetapi untuk mendorong wartawan menulis berita yang benar. Namun, banyak yang merasa bahwa pernyataan ini justru menunjukkan bahwa pemerintah ingin wartawan sejalan dengan narasi mereka.
Ketua AJI, Nany Afrida, mengatakan bahwa jika wartawan mendapatkan rumah subsidi, bisa muncul anggapan bahwa mereka tidak akan kritis lagi. Dia berpendapat bahwa seharusnya program ini dihentikan dan bantuan rumah subsidi sebaiknya diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan.
Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menganggap kebijakan ini menunjukkan maksud tertentu dari pemerintah. Dia berpendapat bahwa jika pemerintah ingin membantu, seharusnya tidak ada label khusus, dan kebijakan harus terbuka untuk semua.
Mustafa juga menekankan pentingnya menjamin upah dan keamanan wartawan. Banyak wartawan yang masih di bawah standar gaji dan menghadapi masalah keamanan dalam menjalankan tugas. Kebijakan rumah subsidi bagi wartawan tidak menyelesaikan masalah kesejahteraan dan kebebasan pers.
Akhirnya, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menghargai bantuan subsidi rumah, tetapi prosesnya harus mengikuti standar yang sama dengan masyarakat umum. Dewan Pers siap membantu verifikasi data wartawan yang memerlukan bantuan.
Melalui kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan wartawan dapat meningkat, tetapi harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memunculkan ketidakadilan baru di masyarakat.
pram/sumber Tirto
