portal kabar – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sedang berusaha menghidupkan kembali layanan kesehatan gratis untuk warga miskin. Mereka menganggap langkah ini sangat penting, terutama setelah jumlah penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) turun menjadi 188.864 orang. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan bahwa mereka telah mengundang berbagai pihak untuk berdiskusi demi memastikan akses layanan kesehatan bagi semua yang terdaftar dalam JKN.
Ade menegaskan bahwa tidak ada lagi yang boleh dicabut kepesertaannya dari JKN, dan pemerintah daerah harus segera mengajukan permohonan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Sebanyak 146.405 peserta JKN yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dialihkan menjadi penerima bantuan dari APBN. Dinas Sosial diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar proses ini berjalan lancar, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan.
Bagi peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang belum terdaftar di DTKS, sebanyak 42.459 orang, mereka masih bisa memanfaatkan program Jamkesda sambil memperbaiki data diri. Ade mengajak masyarakat untuk aktif dalam verifikasi data kependudukan agar semua orang mendapatkan haknya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Alamsyah, mengungkapkan bahwa reaktivasi kepesertaan JKN akan dimulai pada 10 Januari 2025 dan diperkirakan berlangsung selama satu minggu. Masyarakat yang terdaftar di DTKS tidak akan kehilangan akses layanan kesehatan dan bisa mendapatkan pengobatan di puskesmas atau menggunakan Jamkesda di rumah sakit jika perlu rawat inap.
Peserta KIS non DTKS diharapkan memperbarui data kependudukan di Dinas Dukcapil agar mereka bisa dimasukkan ke DTKS dan mengusulkan untuk program JKN. Ini penting untuk memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan.
Dilansir dari Antara, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Sudiyanti, menyatakan bahwa mereka akan segera mengaktifkan kembali kepesertaan setelah menerima surat dari pemerintah daerah. Proses biasanya memakan waktu seminggu, namun mereka akan bekerja sama dengan BPJS pusat untuk mempercepatnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Hasan Basri, mengumumkan bahwa mereka telah mengeluarkan surat untuk mempercepat pendataan warga miskin yang akan dimasukkan ke DTKS. Surat ini meminta camat dan kepala desa untuk mengusulkan warga yang belum terdaftar, dengan fokus pada penerima bantuan jaminan kesehatan.
Hasan menekankan bahwa pengusulan harus melalui musyawarah desa untuk memvalidasi data warga yang layak menerima bantuan. Saat ini, mereka tidak bisa langsung mengajukan usulan tanpa proses musyawarah, dan hasilnya akan dicatat di aplikasi SIKS-NG.
Hasan mencatat bahwa 146.000 warga Kabupaten Bekasi sudah terdaftar di DTKS, namun masih ada yang perlu segera dimasukkan. Data penerima bantuan bersifat dinamis dan dilaporkan setiap bulan kepada Kementerian Sosial, sehingga semua pihak perlu bekerja sama. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan layanan sosial bagi masyarakat tidak mampu dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
pram
