Aktivis JAS PETA Desak BPN Selidiki Sertifikat Tanah di DAS Babelan

portal kabar – Dalam kunjungannya pagi ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rasa terkejutnya mengenai kepemilikan sertifikat tanah yang ada di sepanjang bantaran Sungai Bekasi. Penemuan ini terjadi saat dia melakukan peninjauan terhadap lokasi yang direncanakan untuk dinormalisasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

โ€œDi area aliran sungai yang akan dinormalisasi, ternyata sudah ada sertifikat hak milik,โ€ ungkap Dedi, menekankan masalah serius yang berkaitan dengan legalitas kepemilikan tanah di kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air.

Situasi ini menarik perhatian dari aktivis lingkungan yang tergabung dalam Jurnalis Siaga Bencana dan Peduli Alam (JAS PETA). Mereka mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi untuk menyelidiki asal-usul sertifikat tanah yang menghalangi proses normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Babelan.

Portal Kabar  Merayakan 60 Tahun Partai Golkar: Refleksi Sejarah dan Tradisi di Kabupaten Bekasi

Ketua Umum JAS PETA, Imam Saripudin, dalam keterangan persnya menyatakan, โ€œKami meminta BPN untuk menyelidiki asal-usul sertifikat tanah di DAS Babelan. Jika ada kesalahan, segera cabut sertifikat tersebut dan lanjutkan proses hukum terkait masalah ini.โ€

Imam menekankan pentingnya tindakan cepat dari pemerintah di semua tingkatan untuk mencegah dampak buruk pada lingkungan dan proses normalisasi. โ€œJika tindakan tegas tidak segera diambil, proses normalisasi akan terhambat. Mengingat saat ini kita masih berada di musim hujan, ada risiko terjadinya banjir seperti yang terjadi minggu lalu,โ€ jelasnya.

Dia berharap agar BPN segera menyusun langkah konkret. โ€œJika ada kesalahan dalam sertifikat, segera cabut agar bangunan tersebut bisa dihancurkan dan proses pengerukan sungai dapat dilanjutkan dengan lancar,โ€ tegasnya.

Portal Kabar  Pemerintah Daerah Ambil Tindakan: Penutupan Jembatan Cikarang II untuk Keselamatan Publik

Proses normalisasi Kali Bekasi sendiri telah mencapai 50 persen, tetapi pekerjaan ini mengalami kendala di beberapa titik akibat adanya bangunan milik warga yang mengklaim memiliki sertifikat yang sah. Oleh karena itu, Gubernur Dedi Mulyadi meminta BPN segera melakukan pengecekan lebih mendalam mengenai sertifikat milik perorangan tersebut.

pram

Berita Lainnya

Rebutan Kursi Ketua Golkar Bekasi: Antara Ambisi, Loyalitas, dan Kalkulasi Politik

portal kabar –…

Nama Plt Bupati Bekasi Terseret Bursa Ketua Golkar, dr. Asep Surya Atmaja Tegas Menampik

portal kabar –…

Kabarkan Peristiwa

DPR Siapkan Revisi UU ASN, Pusat Bakal Punya Kuasa Lebih dalam Mutasi Pegawai

DPR Siapkan Revisi UU ASN, Pusat Bakal Punya Kuasa Lebih dalam Mutasi Pegawai

Rebutan Kursi Ketua Golkar Bekasi: Antara Ambisi, Loyalitas, dan Kalkulasi Politik

Rebutan Kursi Ketua Golkar Bekasi: Antara Ambisi, Loyalitas, dan Kalkulasi Politik

KPK Gelar OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu dan 15 Orang Lainnya Diamankan

KPK Gelar OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu dan 15 Orang Lainnya Diamankan

KPK Periksa Kadis Bekasi dan Sita Uang Terkait Suap Proyek Rp11,4 Miliar

KPK Periksa Kadis Bekasi dan Sita Uang Terkait Suap Proyek Rp11,4 Miliar

Golkar Jabar Kehilangan Nahkoda: Ace Hasan Pilih Lengser di Puncak Kejayaan

Golkar Jabar Kehilangan Nahkoda: Ace Hasan Pilih Lengser di Puncak Kejayaan

Nama Plt Bupati Bekasi Terseret Bursa Ketua Golkar, dr. Asep Surya Atmaja Tegas Menampik

Nama Plt Bupati Bekasi Terseret Bursa Ketua Golkar, dr. Asep Surya Atmaja Tegas Menampik

Saksi Kasus Ijon Bekasi Diintimidasi, Rumahnya Diduga Dibakar

Saksi Kasus Ijon Bekasi Diintimidasi, Rumahnya Diduga Dibakar

KPK Sebut CCTV Dimatikan Keluarga Saat Geledah Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono

KPK Sebut CCTV Dimatikan Keluarga Saat Geledah Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono

Dukungan Bersyarat: Ade Syukron Ancam Tinggalkan H. Marjuki Jika Tak Punya Visi Perubahan

Dukungan Bersyarat: Ade Syukron Ancam Tinggalkan H. Marjuki Jika Tak Punya Visi Perubahan