portal kabar – Ketua Umum LSM SNIPER Indonesia, Gunawan, menyampaikan pandangannya terkait program normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi, yang mencakup 113 titik yang direncanakan untuk tahun anggaran 2025. Dalam pernyataannya, Gunawan menekankan bahwa keberhasilan program ini, yang juga mencakup penertiban bangunan liar (bangli) di sekitar sungai, sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Kegiatan normalisasi ini memerlukan dana yang cukup besar. Semua dapat berjalan dengan baik jika ada anggarannya,” ungkap Gunawan dalam keterangan tertulis yang diterima oleh portal berita. “Pertanyaannya, apakah anggarannya tersedia?” tegasnya, menarik perhatian terhadap ketidakjelasan alokasi anggaran.
Program normalisasi sungai ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi lingkungan dan mengurangi risiko banjir di wilayah yang rentan. Dalam hal ini, Gunawan mendorong semua pihak terkait untuk segera berkomunikasi dengan Dinas Sumber Daya Air Binamarga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar program ini dapat dimasukkan dalam APBD tahun 2025.
“Penting untuk mengajukan anggaran tepat waktu, terutama saat pergantian tahun anggaran, agar program ini tidak terabaikan,” ujarnya.
“Bila program ini ditunda atau tidak ada dalam rencana anggaran, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat yang sudah merasakan dampak negatif dari banjir,” tambahnya.
Menanggapi eksposisi Gunawan, ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, memberikan pandangannya. Ia menyarankan agar Satpol PP segera mengajukan anggaran untuk program penertiban bangli. “Saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyusun dan mempersiapkan anggaran operasional. Setelah lebaran, seharusnya sudah bisa diajukan,” sarannya.
Nyumarno juga mengungkapkan beberapa dugaan terkait proses penganggaran yang sedang berlangsung. Ia menyebutkan bahwa Kepala Dinas Sumber Daya Air Binamarga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) diduga telah mengirimkan surat kepada Kasatpol PP sekitar bulan Desember 2024 untuk meminta dukungan dalam penertiban bangli.
“Dugaan saya, anggaran untuk Satpol PP sudah ada, tetapi belum mengakomodir surat dari SDABMBK tersebut, karena surat itu dikeluarkan setelah pengesahan APBD 2025,” jelas Nyumarno.
Lebih lanjut, Nyumarno menjelaskan bahwa untuk mendukung operasional penertiban bangli, Kepala Satpol PP masih perlu mengajukan anggaran tambahan dalam pergeseran anggaran. “Situasi ini tentu tidak ideal. Mudah-mudahan anggaran yang diajukan nantinya dapat segera disetujui, sehingga upaya penertiban bangli dapat dilakukan tanpa kendala,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang di setiap level agar semua kegiatan prioritas dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
bram ananthaku
