portal kabar
portal kabar – Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan pada Kamis, 17 April 2025, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyampaikan kritik tentang pelaksanaan musrenbang yang dianggap kurang baik. Rapat ini berlangsung di Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika dan melibatkan para wakil rakyat dalam merencanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Ade Sukron menekankan pentingnya dasar hukum dan tujuan dalam perencanaan pembangunan. Meskipun Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir, ia tetap menghargai forum ini sebagai langkah penting dalam merumuskan program pembangunan. “Musrenbang adalah forum utama untuk menyusun program 2026, meski tanpa pemimpin daerah,” ujarnya.
Namun, anggota Komisi III, Saeful Islam, mengungkapkan ketidakpuasannya atas ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati. Ia mempertanyakan mengapa mereka tidak hadir dan hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah, bahkan banyak juga dari perangkat daerah yang hanya diwakili oleh staffnya saja. Saeful merasa ketidakhadiran secara lengkap ini membuat forum terasa tidak serius. “Ini seperti acara main-main,” katanya.
Saeful juga menyoroti masalah saat menggunakan sistem daring untuk presentasi, di mana informasi penting sering hilang. “Ketika kementerian memberikan arahan penting, sering kali informasi itu hilang. Kita tidak bisa main-main dengan pembangunan daerah,” tegasnya.
Kritik ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan pemimpin daerah dalam perencanaan. DPRD menegaskan bahwa Musrenbang harus dilakukan secara langsung untuk memfasilitasi dialog yang baik demi pembangunan Kabupaten Bekasi.
Dengan tahun anggaran yang semakin dekat, masyarakat berharap proses perencanaan bisa berjalan transparan dan akuntabel. Kehadiran dan partisipasi aktif pejabat daerah sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
bram ananthaku
