portal kabar – Wakil Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, memberikan tanggapan terkait pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu yang menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan kemampuan belanja pegawai hingga 43% lebih. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif.
“Pemerintah daerah akan selalu optimal mencari sumber dana lain, termasuk sektor DBH (Dana Bagi Hasil),” ujar dr. Asep saat ditemui portal kabar, Senin malam, (17/11/2025).
dr. Asep mengingatkan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan capaian pajak tertinggi. Potensi besar ini menjadi modal untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya melalui mekanisme Dana Bagi Hasil.
Menurutnya, posisi strategis Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang lebih proporsional.
Dengan izin Bupati Bekasi, pemerintah daerah telah mengajukan audiensi ke tingkat kementerian terkait. Langkah ini ditempuh untuk mampu mengoptimalisasikan nilai DBH bagi Kabupaten Bekasi.
“Kami mengajukan audiensi ke tingkat kementerian terkait untuk mampu mengoptimalisasikan nilai DBH bagi Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Audiensi tersebut diharapkan dapat membuka ruang negosiasi untuk mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil yang lebih adil, mengingat kontribusi besar Kabupaten Bekasi terhadap penerimaan negara melalui sektor industri.
Tanggapan Wakil Bupati ini muncul di tengah sorotan terhadap proporsi belanja pegawai yang mencapai lebih dari 43% akibat pengangkatan PPPK paruh waktu. Dengan strategi optimalisasi DBH, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan kebutuhan pegawai dengan kesehatan keuangan daerah.
Wakil Bupati menutup jika langkah proaktif mencari sumber pendanaan alternatif ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan fiskal sambil tetap memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
bram ananthaku
