portal kabar
portal kabar – Warga Kabupaten Bekasi sudah lama mengeluh. Air yang mengalir dari keran rumah mereka kerap keruh, berbau, dan jauh dari kata layak konsumsi. Namun ironisnya, di balik buruknya pelayanan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi, jajaran pengawasnya justru melenggang nyaman dengan kendaraan dinas mewah, Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero.
Itulah gambaran yang mencuat dari penelusuran kami, diperkuat oleh kesaksian narasumber internal yang menilai carut-marut pengelolaan Tirta Bhagasasi sudah sampai pada tahap yang sulit diabaikan.
Persoalan Tirta Bhagasasi bukan sekadar soal air keruh di ujung pipa. Sumber internal kami mengungkapkan bahwa manajemen puncak perusahaan ini diduga menjadikan perusahaan sebagai ladang pribadi. Mulai dari pelayanan yang jauh dari standar, kualitas air yang tidak layak, hingga pengelolaan internal yang amburadul, semuanya bermuara pada satu masalah pokok: fungsi pengawasan yang tidak berjalan.
“Salah satu dampak dari penyakit yang ada adalah minimnya pengawasan dari Dewan Pengawasnya itu sendiri,” ungkap narasumber kami yang enggan disebutkan identitasnya.
Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi saat ini diketuai oleh Dra. Hj. Ani Gustini, M.M., dengan sekretaris Drs. Muhamad Ridwan, M.Si. Yang membuat publik geleng kepala bukan sekadar siapa mereka, melainkan berapa banyak jabatan yang mereka sandang secara bersamaan.
Khusus Ani Gustini, rekam jejak jabatannya dalam kurun waktu kurang dari setahun sungguh mencengangkan. Pada Agustus 2025, ia dilantik oleh Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Dua bulan berselang, Oktober 2025, ia ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi. Dan kini di tahun 2026, ia juga tercatat sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi.
Tiga jabatan strategis. Satu orang. Dalam waktu bersamaan. Dua diantaranya dilantik oleh bupati yang kini berstatus tersangka korupsi. “Tidak menutup kemungkinan bisa jadi yang bersangkutan bisa menjabat menjadi Plt-Plt di dinas lainnya juga,” seloroh narasumber.
Yang semakin memperparah citra adalah fasilitas yang dinikmati. Jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas Tirta Bhagasasi dilengkapi kendaraan dinas berupa Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero, fasilitas premium yang berbanding terbalik dengan kondisi nyata perusahaan yang dilaporkan kerap merugi yang mereka awasi.
“Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas Tirta Bhagasasi itu dapat Fortuner dan Pajero loh, sementara kerjanya apa untuk bisa membenahi carut-marutnya tata kelola perusahaan air tersebut,” sindir narasumber kami dengan nada geram.
Ia pun mempertanyakan logika penunjukan seseorang dengan beban jabatan sepadat itu untuk mengemban fungsi pengawasan yang mestinya serius dan fokus. “Kalau bukan hanya sebatas ABS alias asal bapak senang, bagaimana yang bersangkutan bisa fokus dalam pekerjaannya jika beban kerja dari beberapa dinas dan BUMD sudah menumpuk?” tegasnya.
Narasumber kami secara khusus berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menutup mata atas kondisi ini dan segera mengambil langkah pemeriksaan yang serius.
“Semoga BPK jeli melihat hal ini dan tidak mengabaikannya. Saya yakin, dengan banyak menduduki jabatan strategis, yang bersangkutan akan banyak kehilangan energi berpikir positif untuk kemajuan tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.
Tirta Bhagasasi hari ini adalah cermin buram dari tata kelola BUMD yang kehilangan arah. Air di ujung pipa warga masih keruh, pengawas sibuk dengan tiga jabatan sekaligus, dan Fortuner serta Pajero tetap melenggang mulus di jalan raya Kabupaten Bekasi. Sementara pertanyaan paling mendasar tetap menggantung tanpa jawaban: untuk siapa sebenarnya perusahaan air ini dijalankan?
Catatan: Dua Dewan Pengawas Perumda Tirta Bhagasasi tersebut belum memberi jawaban atas konfirmasi yang kami lakukan.
bram ananthaku
