portal kabar – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Bekasi yang digelar di salah satu hotel di kawasan Cikarang, Senin (24/8/2026), diwarnai dugaan konflik internal partai. Sejumlah persoalan pengelolaan organisasi mencuat menjelang pelaksanaan agenda lima tahunan tersebut.

Sumber internal partai yang enggan disebutkan namanya kepada Portal Kabar mengungkapkan dugaan pengelolaan keuangan DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi yang tidak lazim. Menurut sumber tersebut, pengelolaan keuangan partai disebut-sebut dipegang mutlak oleh pihak keluarga Ketua DPD, bukan melalui mekanisme bendahara partai yang seharusnya.

“Apapun giat Golkar hari ini, dan siapapun panitianya, soal keuangannya bukan melalui bendahara partai, melainkan dari pihak keluarganya,” ungkap sumber tersebut.

Sumber itu turut menyoroti pelaksanaan Musda yang meski telah memiliki Steering Committee (SC) dan OC resmi, namun disebut seluruh pengeluaran tetap dilakukan oleh pihak keluarga yang menjabat sebagai wakil sekretaris.

Ancaman Demo Tolak Calon Tunggal

Selain isu pengelolaan keuangan, pelaksanaan Musda juga sempat diwarnai ancaman aksi demonstrasi dari elemen masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Peduli Isu (MPI). Aksi tersebut rencananya menolak pencalonan H. Akhmad Marjuki sebagai calon tunggal Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.

Ketua MPI, Dito, menyebut rencana aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap arah Partai Golkar di Kabupaten Bekasi. “Aksi yang dimaksud itu adalah bentuk cinta masyarakat terhadap Partai Golkar yang sekarang sudah bergeser menjadi partai keluarga di Bekasi,” ujarnya.

Dito juga mempersoalkan proses penunjukan Pengurus Kecamatan (PK) yang menurutnya dilakukan tanpa mekanisme pleno. “Lihat saja bagaimana penunjukan PK yang dilakukan tanpa pleno, ditunjuk berdasarkan hasrat hajat calon tunggalnya yang memang sangat berambisi untuk menguasai Bekasi. Ini yang DPP partai wajib tahu dan jangan tutup mata,” tegasnya.

Batal Demo, MPI Klaim Hormati Proses Negosiasi

Terkait batalnya rencana aksi demonstrasi, Dito menjelaskan keputusan tersebut diambil atas dasar penghormatan kepada pihak kepolisian usai proses negosiasi yang berlangsung alot demi menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Bekasi.

“Kami sudah memberangkatkan dua metromini dari Priok dengan titik kumpul di seberang halaman Kampus Universitas 17 Agustus (UNTAG), dengan agenda satu bus ke aksi DPP dan satu bus lagi aksi di hotel tempat Musda berlangsung,” jelas Dito.

Ia menegaskan pihaknya akan terus menyuarakan kritik tersebut ke depan. “Ini akan terus kami lakukan nanti, untuk bisa lebih menghargai proses demokrasi,” pungkasnya.

bram ananthaku