Kasus Bupati Kupang Disorot Komnas HAM: Tim Turun ke Lokasi, Polda NTT Didesak Bergerak Cepat

Kasus Bupati Kupang Disorot Komnas HAM: Tim Turun ke Lokasi, Polda NTT Didesak Bergerak Cepat

portal kabar – Laporan dugaan pemerkosaan dengan terlapor Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yosef Lede, kini tak hanya ditangani kepolisian. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut turun tangan, menginvestigasi dan meminta informasi dari sejumlah pihak terkait perkara yang dilaporkan seorang mahasiswi berusia 21 tahun tersebut.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan timnya sudah berada di lapangan untuk memantau dan mengumpulkan fakta. “Saat ini kami tengah turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan meminta sejumlah informasi kepada para pihak,” ujarnya melalui sambungan telepon, Minggu (15/11), seperti dikutip Detik. Ia menyesalkan kembali munculnya kasus kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan pejabat publik, padahal pejabat semestinya melindungi kelompok rentan.

Portal Kabar  Tes Urine Negatif, Tapi Kecelakaan ASN Kemenhan Jadi Sorotan Publik

Komnas HAM mendorong Polda NTT, dengan asistensi Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri, agar segera menindaklanjuti dan mengusut perkara hingga tuntas. “Segera ditangani kasusnya agar memberikan keadilan kepada korban dan juga memberikan efek jera,” kata Anis. Ia juga mendorong penerapan pidana pemberatan jika terlapor terbukti, merujuk pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengatur pemberatan sepertiga bila pelakunya pejabat publik.

Berdasarkan laporan di kepolisian, dugaan peristiwa terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11) sekitar pukul 20.00 WITA. Pelapor menyebut mengalami kejadian itu dua kali pada waktu berbeda. Polda NTT tengah menyelidikinya. “Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan dengan seorang berinisial YL sebagai pihak terlapor,” ujar Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, Jumat (13/11).

Portal Kabar  25% Korupsi yang Ditangani KPK Berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa, Bekasi Jadi Contoh Nyata

Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan, dan terlapor berhak atas asas praduga tak bersalah.


pep