portal kabar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi didesak segera merevisi kebijakan Harga Air Baku (HAB) yang menjadi dasar perhitungan Pajak Air Tanah (PAT). Regulasi yang berlaku saat ini, Peraturan Bupati (Perbup) Bekasi Nomor 35 Tahun 2019 dengan nilai Rp700 per meter kubik, dinilai tidak lagi mencerminkan dinamika ekonomi daerah dan kebutuhan penguatan fiskal.

Desakan itu disampaikan Gunawan, Pemerhati Kebijakan Publik Daerah. Ia menilai Pemkab perlu mengevaluasi kebijakan tersebut, apalagi sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Barat telah menetapkan HAB lebih tinggi. Tanpa pembaruan, Kabupaten Bekasi berisiko tertinggal dalam menggali potensi penerimaan dari sumber dayanya sendiri.

“Sudah saatnya Pemkab Bekasi melakukan evaluasi dan penyesuaian Harga Air Baku. Jangan sampai potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Air Tanah belum tergarap secara optimal karena dasar perhitungannya masih menggunakan ketentuan tahun 2019,” ujar Gunawan.

Selain soal tarif, Gunawan menyoroti lemahnya basis penerimaan. Berdasarkan data 2025, Wajib Pajak (WP) aktif PAT di Kabupaten Bekasi hanya 183 perusahaan. Jumlah itu dinilai janggal untuk daerah yang menjadi salah satu pusat industri, perdagangan, dan pembangunan kawasan di Jawa Barat.

Menurutnya, kesenjangan antara denyut ekonomi dan jumlah WP terdaftar menunjukkan perlunya pembenahan serius pada pendataan dan pengawasan oleh perangkat daerah terkait. Pemkab didorong memperbarui basis data dan memastikan seluruh pelaku usaha pengguna air tanah yang memenuhi ketentuan tercatat sebagai wajib pajak.

“Pemkab Bekasi perlu melakukan pendataan ulang, pemutakhiran basis data, serta pengawasan terhadap perusahaan yang menggunakan air tanah. Pastikan seluruh pelaku usaha yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakannya,” tegasnya.

Gunawan mengingatkan bahwa optimalisasi PAT tidak boleh dimaknai sebatas menaikkan HAB. Kebijakan tarif, katanya, harus berjalan seiring dengan perluasan basis wajib pajak, penguatan pengawasan penggunaan air tanah, dan peningkatan kepatuhan pembayaran. Tanpa itu, kenaikan tarif hanya akan membebani wajib pajak yang sudah patuh, sementara potensi dari pihak yang belum terdata tetap lepas.

Ia berharap Bupati Bekasi segera menerbitkan Perbup baru tentang penyesuaian HAB, sekaligus memperkuat sistem pendataan dan pengawasan WP aktif PAT sebagai bagian dari agenda reformasi pengelolaan pendapatan daerah.

“Potensi pendapatan daerah harus dikelola secara serius dan terukur. Jangan hanya berorientasi pada peningkatan tarif, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh potensi pajak yang ada dapat terdata, terawasi, dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi,” pungkas Gunawan.

pep