portal kabar – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi baru saja mengambil langkah yang sangat signifikan dengan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 8,3 triliun, keputusan ini menjadi momen bersejarah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. APBD berperan sebagai instrumen krusial bagi pemerintah daerah, tidak hanya sebagai panduan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai beragam tujuan pembangunan serta pelayanan publik.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, S.H.I., M.Si, mengungkapkan bahwa anggaran yang telah ditetapkan akan dialokasikan untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial. Sektor-sektor ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini, APBD bukan sekadar angka, melainkan sebuah cerminan dari komitmen pemerintah daerah untuk memajukan kesejahteraan warganya.
Ade juga menekankan pentingnya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dimanfaatkan secara efektif dan efisien. “Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sangat penting agar masyarakat dapat melihat bagaimana dana yang berasal dari pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya digunakan demi kepentingan mereka”.
“Perlu juga diketahui, APBD terus meningkat seiring dengan bertambahnya kompleksitas yang perlu ditangani di Kabupaten Bekasi. Tahun ini, belanja pegawai pun mengalami lonjakan karena adanya P3K yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, dan hampir 46 persen alokasi digunakan untuk belanja pegawai,” ungkap politisi dari Partai Golkar ini.
Saat Raperda APBD 2025 disetujui di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada Jumat (29/11/2024) lalu, terdapat beberapa prioritas dan program unggulan yang menjadi fokus utama. Infrastruktur juga menjadi salah satu perhatian utama dalam anggaran ini. Pemerintah berencana untuk melanjutkan proyek-proyek pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya guna mendukung mobilitas masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi kemacetan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Secara keseluruhan, Raperda APBD 2025 Kabupaten Bekasi merupakan langkah positif menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Dengan adanya komitmen dari pemerintah dan dukungan dari DPRD, diharapkan setiap rencana dan program yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan tepat. Pada akhirnya, tujuan utama dari penyusunan APBD adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan.
bram ananthaku
