portal kabar
portal kabar – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu tentang insiden walk out yang dilakukan oleh anggota fraksi PDIP saat sidang paripurna yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Jumat, 16 Mei 2025.
Aksi walk out ini terjadi setelah pimpinan DPRD membuka rapat. Saat itu, Doni Maradona Hutabarat, anggota fraksi PDIP, menginterupsi untuk menyampaikan protes terhadap pernyataan Dedi Mulyadi yang dianggap kontroversial. Menurut Doni, pernyataan itu bisa merusak reputasi DPRD Jawa Barat. Ia merujuk pada pidato Gubernur Dedi di Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025.
Dalam pidatonya, Dedi menyatakan bahwa ia tidak memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia beralasan bahwa yang terpenting adalah program-program bisa dilaksanakan tanpa bergantung pada anggaran. Dedi juga mengutip sejarah dan menyebut bahwa di masa lalu, beberapa raja tidak membuat APBD dan VOC mendirikan gedung negara di Cirebon tanpa izin DPR.
Doni Maradona merasa pernyataan Dedi meremehkan kerja sama dalam pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa dalam membuat peraturan daerah, gubernur dan DPRD harus bekerja sama. “Pernyataan Gubernur seolah menunjukkan bahwa ia tidak menghargai kami sebagai anggota DPRD,” kata Doni.
Doni juga menekankan pentingnya etika dan saling menghormati antar pejabat publik. Ia meminta Dedi untuk menjelaskan lebih lanjut pandangannya dalam forum resmi. “Sebagai pemimpin dan pembuat kebijakan, kita harus saling menghargai dan beretika,” tambahnya.
pram
