portal kabar – Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu menggelar diskusi publik bertajuk “Tolak Dugaan Pemanfaatan Ojol Sebagai Alat Kepentingan Kepolisian: Mendesak Presiden Untuk Segera Menempatkan Polri di Bawah Kementerian” pada Senin (19/10/2025) di Populi Kopi Batavia, Poncol, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah aktivis mahasiswa yang menyuarakan keprihatinan atas dugaan pemanfaatan komunitas ojek online (ojol) dalam kegiatan Apel Akbar Ojol yang difasilitasi Polri dan dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2025.
Ketua Presidium Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu, Adib Alwi, menilai keterlibatan besar-besaran pengemudi ojol dalam kegiatan tersebut menunjukkan indikasi adanya upaya membangun citra institusi kepolisian di tengah berbagai kasus pelanggaran hukum yang melibatkan oknum Polri.
“Kami menilai Apel Akbar Ojol yang difasilitasi Polri memiliki aroma kepentingan tertentu. Polri seharusnya fokus pada pembenahan internal dan penegakan hukum, bukan memanfaatkan komunitas masyarakat sipil sebagai alat citra atau legitimasi,” tegas Adib.
Para peserta diskusi menyoroti bahwa kegiatan tersebut berlangsung di tengah maraknya kasus pelanggaran oleh oknum kepolisian, termasuk peristiwa penabrakan pengemudi ojol oleh anggota Polri yang sempat memicu kemarahan publik.
Menurut mereka, alih-alih menunjukkan tanggung jawab dan penegakan hukum yang transparan, kegiatan besar seperti apel tersebut justru berpotensi menjadi simbolisasi untuk menutupi kritik masyarakat terhadap kinerja kepolisian.
Dalam forum tersebut, Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu juga menyerukan agar Presiden Republik Indonesia segera menata ulang struktur kelembagaan Polri dengan menempatkannya di bawah koordinasi kementerian.
“Dengan masuknya Polri ke dalam kementerian, pengawasan politik dan publik dapat dilakukan secara lebih sistematis. Hal ini penting agar Polri tidak menjadi alat kekuasaan atau kepentingan politik praktis,” ujar salah satu pemateri dalam diskusi.
Langkah tersebut, menurut para peserta, akan memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta profesionalitas dalam tubuh kepolisian, sekaligus mendorong reformasi kelembagaan sebagai bagian dari pembenahan sistem hukum dan demokrasi nasional.
Menutup diskusi, Adib Alwi mengajak para pengemudi ojek online untuk lebih kritis dan independen dalam menyikapi kegiatan yang melibatkan institusi negara.
“Kami mengajak seluruh rekan-rekan ojek online di Indonesia agar tidak terjebak menjadi alat kepentingan siapa pun, termasuk institusi kepolisian,” pungkasnya.
pram
