portal kabar – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa dana yang dikirim ke daerah sering disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak penting, bahkan korupsi. Dia mengungkapkan hal ini setelah rapat dengan Komisi II DPR mengenai anggaran tahun 2026, Senin (15/9).
Tito menekankan pentingnya efisiensi dari pemerintah pusat untuk menghindari praktik curang ini. Dia menjelaskan bahwa penyalahgunaan dana tidak hanya dilakukan oleh kepala daerah, tetapi juga oleh anggota DPRD, staf, dan orang-orang lain yang terlibat. Banyak kasus seperti ini dapat ditemukan di berbagai daerah.
Dia memberikan contoh beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Jambi, Papua Barat, dan Jawa Timur, yang mengalami masalah ini. Meskipun ada daerah yang mengelola anggaran dengan baik, banyak juga yang tidak, dan menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi.
Tito juga menyebutkan bahwa praktik penyalahgunaan ini terjadi pada dana alokasi khusus (DAK) yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, seperti rumah sakit di Kolaka Timur yang juga mengalami korupsi.
Selain itu, Tito mengungkapkan bahwa dana operasional sering disalahgunakan, misalnya dengan meningkatkan anggaran untuk makanan dan fasilitas pejabat yang sangat tinggi.
Karena itu, langkah efisiensi dari pemerintah bertujuan untuk mengurangi masalah ini. Efisiensi dana yang dikirim ke daerah telah menghemat hingga Rp1.369 triliun. Uang tersebut akan digunakan untuk program-program penting yang bermanfaat bagi daerah, seperti pendidikan, makanan bergizi gratis, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Semua dana ini akan dikelola oleh pemerintah pusat untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah.
pram
