portal kabar – Kepemimpinan dalam tim yang dibentuk untuk mempercepat pembangunan daerah seharusnya dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan profesionalisme. Namun, situasi yang terjadi di Kabupaten Bekasi, khususnya terkait dengan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), mengundang banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Cecep Noor, yang mengaku sebagai ketua TP2D meskipun tanpa adanya Surat Keputusan (SK) resmi dari Bupati, menjadi pusat perhatian dalam isu ini.
Pembentukan TP2D di Kabupaten Bekasi terus mendapat perhatian, terutama dari Pramudito, seorang pengamat kebijakan publik yang fokus pada isu-isu pemerintahan daerah. Menurut Pramudito, keberadaan TP2D ini dipertanyakan keabsahannya karena tidak memiliki legitimasi yang kuat, baik dari segi hukum maupun partisipasi publik.
Sumber yang dapat dipercaya menyatakan bahwa Cecep Noor menganggap dirinya sebagai ketua TP2D, meskipun posisinya tersebut tidak didukung oleh dasar hukum yang jelas. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai legitimasi perannya dalam tim, terutama terkait dengan tanggung jawab yang harus diemban.
Lebih lanjut, ada informasi bahwa TP2D meminta kepada bagian umum untuk menyediakan baju seragam bagi seluruh anggotanya. Permintaan ini menjadi semakin kontroversial ketika muncul pertanyaan mengenai sumber anggaran untuk pembuatan baju tersebut.
Pramudito menekankan bahwa dalam situasi ketidakpastian anggaran yang selama ini menjadi perhatian di berbagai instansi pemerintah, sangat penting untuk mengawasi setiap penggunaan dana publik. Jika anggaran untuk pembuatan baju tersebut diambil dari dana APBD atau sumber lainnya tanpa kejelasan, hal ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.
Kondisi ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Bekasi dan lembaga-lembaga yang seharusnya fokus pada pelayanan publik. Situasi ini jelas menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang mengharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan melalui keberadaan TP2D. “Jika pemimpin tim saja diragukan, bagaimana dengan visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai?” tanya Pramudito.
Dalam keadaan seperti ini, sangat penting bagi pemerintah daerah dan Bupati terpilih untuk segera memberikan klarifikasi resmi. Transparansi dalam setiap langkah, terutama yang berkaitan dengan keputusan yang dianggap kontroversial, akan membantu meredakan kepanikan dan kekecewaan masyarakat. Pihak Bupati terpilih perlu memberikan penjelasan mengenai peran Cecep Noor dan kepastian statusnya dalam TP2D.
Pramudito mengkhawatirkan dampak dari ketidakjelasan status TP2D tersebut terhadap kinerja mereka. “Jika mereka tidak memiliki legitimasi yang jelas, masyarakat tentu akan meragukan kapasitas dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas. Ini bisa mengakibatkan program-program pembangunan yang telah direncanakan tidak berjalan dengan baik,” pungkasnya.
bram ananthaku
