portal kabar – Kritik yang muncul seputar pengangkatan Direktur Usaha Perumda Tirta Bhagasasi oleh Bupati Ade Kuswara mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan publik, H. Junaedi, S. Sos., (Ajuk). Dalam pernyataannya, H. Ajuk menekankan bahwa situasi ini seharusnya tidak memicu respons panik dari masyarakat atau pihak-pihak tertentu.
Menurutnya, kekosongan direksi yang sebelumnya diisi oleh pejabat sementara (Plt) adalah hal yang biasa dalam struktur organisasi. “Hari ini, Bupati telah mengangkat kekosongan direksi tersebut. Ini bisa berarti bahwa yang kemarin menjabat sebagai Plt memiliki peluang untuk menjadi definitif,” ujarnya.
H. Ajuk menjelaskan bahwa restrukturisasi di Perumda adalah langkah strategis untuk penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan nilai perusahaan. Dia menyatakan bahwa Bupati memiliki tanggung jawab sebagai kepala daerah dan pemilik modal di perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 tahun 2017 dan Peraturan Menteri No. 37 tahun 2018.
Terlepas dari kritik yang muncul, H. Ajuk menyarankan agar semua pihak tidak bereaksi berlebihan. “Memang wajar jika ada kritik terhadap kebijakan ini. Namun, penting untuk memahami bahwa pemilik modal atau pemegang saham memiliki pemahaman yang lebih dalam terkait kondisi internal perusahaan,” jelasnya.
H. Ajuk juga menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan dan kebijakan lainnya telah diatur dengan jelas dalam peraturan yang berlaku. Dia mengakui reaksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai fungsi pengawasan adalah hal yang natural. Sedangkan, ia menyarankan agar ada dialog antara pemodal dan legislatif untuk membahas kebijakan yang diambil, dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan yang ada.
“Ini adalah kesempatan untuk duduk bersama dan menciptakan kebijakan yang lebih baik, demi kesejahteraan BUMD dan masyarakat,” tandasnya.
Ke depan, H. Ajuk berharap semua pihak dapat berkolaborasi untuk mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh Bupati, agar BUMD di Kabupaten Bekasi dapat beroperasi dengan lebih baik.
bram ananthaku
