portal kabar
portal kabar – Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada 2024 di 24 daerah sangat mengejutkan. Dia menduga bahwa KPU daerah mungkin berpura-pura tidak tahu tentang pelanggaran yang terjadi atau mungkin saja mereka ditipu oleh peserta pilkada.
Doli menjelaskan usai diskusi di Sekretariat Politics and Colleagues Breakfast (PCB), Jakarta, Jumat (28/2), bahwa KPU bisa saja tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah, tapi Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membuktikannya. Atau, bisa jadi penyelenggara pemilu terlibat dalam pelanggaran dengan berpura-pura tidak tahu. Doli merasa ini mungkin terkait dengan komitmen atau transaksi yang tidak kita ketahui.
Dia juga menyebut PSU di Pilkada 2024 adalah yang terbanyak dalam sejarah. Menurutnya, keputusan MK ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam sistem politik Indonesia, terutama bagi penyelenggara pemilu.
Doli merasa kaget karena ini adalah pemilu yang paling banyak diulang dalam sejarah Indonesia, dengan total 15 pemilu yang diulang, ditambah 10 yang diulang sebagian. Dengan adanya PSU, banyak daerah yang saat ini tidak memiliki kepala daerah yang tetap, dan rakyat akan merasakan dampaknya.
Selain itu, Doli mengungkapkan bahwa dana yang harus dikeluarkan untuk PSU Pilkada 2024 bisa mencapai Rp1 triliun. Dia menekankan bahwa banyak konsekuensi yang harus ditanggung rakyat, dan ini perlu dievaluasi dalam sistem politik kita.
Dia juga terkejut dengan keputusan MK yang menetapkan PSU untuk Pilkada 2024. Menurut Doli, MK seharusnya hanya mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Namun, karena banyak peserta pilkada yang mengajukan permohonan, termasuk diskualifikasi, hal ini mendorong keputusan untuk melakukan PSU.
Doli mengatakan bahwa situasi ini perlu dievaluasi secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan pemilu. Hal ini akan terus dibahas dalam diskusi di Politics and Colleagues Breakfast (PCB), agar bisa mengevaluasi sistem politik Indonesia dengan lebih baik.
pram
