portal kabar
portal kabar – Rapat yang diadakan oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, hari ini bersama paguyuban angkot K64, Dinas Perhubungan (Dishub), Organda, dan pengusaha otomotif bertujuan untuk membahas dampak dari transportasi umum Biskita terhadap pengusaha angkutan umum. Dalam rapat tersebut, paguyuban angkot K64 mengajukan permohonan untuk mendapatkan dukungan sosial guna mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi akibat kehadiran Biskita. Mereka mengungkapkan kekhawatiran bahwa keberadaan Biskita dapat mengurangi pendapatan pengemudi angkot, yang selama ini menjadi andalan dalam transportasi masyarakat.
Saeful Islam, anggota DPRD dari Fraksi PKS, menekankan betapa pentingnya Dishub untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat serta pelaku usaha transportasi. Ia menegaskan, “Dishub perlu mengambil langkah konkret untuk mengurangi masalah yang muncul akibat Biskita. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku transportasi harus ditingkatkan agar tidak terjadi konflik.” Saeful juga mendorong agar kebijakan yang mendukung pengusaha angkutan umum dapat diterapkan, seperti subsidi atau program lainnya yang dapat membantu mereka bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Ia menambahkan, “Kita harus memastikan masyarakat kecil, terutama sopir angkot, tidak menjadi pihak yang paling dirugikan.”
Rapat ini menjadi langkah awal untuk mencari solusi bersama dalam menciptakan sistem transportasi yang adil dan inklusif di Kabupaten Bekasi. Semua pihak yang terlibat sepakat untuk terus melakukan dialog demi menjaga keseimbangan antara inovasi transportasi umum dan kelangsungan usaha tradisional, sehingga dapat tercipta ekosistem transportasi yang saling mendukung dan berkelanjutan.
pram
