portal kabar – Gedung Bupati Bekasi menjadi sorotan setelah resmi dibentuknya Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang terdiri dari 25 anggota yang diperkenalkan secara langsung. Namun, pembentukan tim ini tidak lepas dari kontroversi dan keraguan mengenai legitimasi penunjukan mereka. TP2D, yang dikenal sebagai hasil rekomendasi dari Bupati Ade Kuswara Kunang, SH, dan Wakil Bupati dr. Asep Surya Atmaja, juga mendapatkan dukungan dari Ketua Tim Sukses H. Asep Sonjaya serta masukan dari Abah Muhammad Kunang, sebagaimana dilaporkan oleh jmpdnews.com dalam artikel berjudul ‘Urgensi TP2D dalam Menjabarkan Kebijakan Bupati Bekasi’. Meskipun demikian, penunjukan tersebut menghadapi kritik tajam dari pengamat, Pramudito, yang menyoroti potensi kerugian terhadap legitimasi TP2D dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Pramudito menyatakan bahwa penunjukan ini sangat dipertanyakan, terutama karena bupati belum dilantik secara resmi. Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil secara terburu-buru, tanpa adanya konsensus dan kepastian hukum, dapat menimbulkan masalah jangka panjang bagi pemerintahan Kabupaten Bekasi. TP2D, yang berupaya segera melaksanakan tugas mereka, berpotensi mengarah pada situasi ketidakpastian, di mana “kedok keberanian ini bisa berbalik menjadi mimpi buruk,” ungkap Pramudito. Dalam konteks pemerintahan, kelangsungan program yang tidak didukung oleh mandat resmi berisiko mengalami penolakan dari masyarakat serta tantangan hukum yang serius.
Di era keterbukaan informasi saat ini, etika dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting. Penunjukan yang diragukan dapat mengecewakan masyarakat yang mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. “Kepercayaan publik harus dipelihara, dan setiap langkah yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Pramudito, menekankan pentingnya integritas dalam pemerintahan. Ia juga memperingatkan bahwa keberanian untuk bertindak tanpa kepastian hukum dapat menciptakan preseden buruk bagi pemerintahan di masa depan, yang berpotensi menciptakan budaya di mana keputusan diambil tanpa pertimbangan yang cukup.
Menutup pandangannya, Pramudito menyimpulkan bahwa kolaborasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak sangat diperlukan. Ketiadaan dukungan resmi dari bupati yang sah dapat menimbulkan friksi dan ketidakstabilan. “Kami sangat berharap agar pemerintah daerah mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan bijaksana, agar setiap langkah pembangunan dapat diterima secara luas oleh masyarakat,” tegasnya.
Dengan demikian, pembentukan TP2D di Bekasi mencerminkan bagaimana dinamika kekuasaan lokal dapat berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas pemerintahan. Masyarakat dan pemangku kepentingan kini menunggu langkah lanjutan dari pemerintah yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini secara bijaksana. Publik mengawasi dengan saksama, karena banyak yang dipertaruhkan dalam situasi ini.
bram ananthaku
