portal kabar – Dugaan kasus penganiayaan yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial NY terhadap warga sipil bernama Fendi menjadi sorotan publik. Kasus yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan 7809 tertanggal 30 Oktober 2025 ini dinilai mencerminkan arogansi pejabat publik.
NY diyakini berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan diduga menjadi otak pemicu pengeroyokan terhadap Fendi di sebuah restoran di Cikarang.
Dito, yang tergabung dalam Kumpulan Masyarakat Peduli Isu, menyayangkan kinerja Kepolisian Republik Indonesia yang dinilai lamban dalam menangani perkara yang menyeret pejabat publik.
“Kita bisa melihat bersama jika laporan ke Polda Metro Jaya dengan nomor 7809 tertanggal 30 Oktober 2025 terhadap NY merupakan peristiwa serius. Apa yang dilakukan oleh terduga anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini sebagai otak pemicu pengeroyokan dan penganiayaan yang membuat trauma seorang warga sipil terhadap arogansi seorang pejabat publik yang merasa dirinya sangat berkuasa,” ujar Dito.
Menurut Dito, laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya mengindikasikan bahwa publik mulai meragukan kinerja proses yang dilakukan oleh polisi daerah.
Dito menilai Polda Metro Jaya terkesan lamban dalam menangani kasus ini. Namun demikian, ia masih meyakini bahwa Polri masih dapat dianggap sebagai lembaga profesional yang berintegritas tinggi untuk mampu menangani perkara hukum tanpa pandang bulu.
“Kami masih meyakini jika Polri masih bisa dianggap sebagai lembaga profesional yang berintegritas tinggi untuk mampu menangani perkara hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Peristiwa ini menambah daftar panjang perilaku negatif para anggota dewan yang banyak mendapat sorotan publik. Kasus dugaan penganiayaan ini menjadi bukti nyata arogansi kekuasaan yang kerap ditunjukkan oleh oknum pejabat publik.
Hingga berita ini diturunkan, Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus dengan nomor laporan 7809/2025 tersebut.
Publik menanti keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini demi menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya.
Kedepan, Masyarakat Peduli Isu akan melayangkan surat ke DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk menanyakan seberapa serius partai dalam melakukan pembinaan terhadap oknum kader yang dianggap banyak merugikan masyarakat sipil.
bram ananthaku
