portal kabar – Dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di berbagai pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 tampaknya mulai mengalami penurunan. Berdasarkan hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei, PKS tidak berhasil menempatkan kadernya sebagai kepala atau wakil kepala daerah, terutama di daerah yang sebelumnya menjadi basis suara kuat bagi partai dakwah ini.
Contohnya, dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat, hasil hitung cepat dari lembaga survei Indikator Politik menunjukkan bahwa pasangan calon (paslon) Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie hanya memperoleh suara di posisi kedua dengan 20,07 persen. Ahmad Syaikhu, yang merupakan Presiden PKS sejak 2020, ikut bertarung dalam Pilgub 2024 dengan menggandeng Ilham Habibie, putra mantan Presiden BJ Habibie.
Pasangan yang didukung oleh tiga partai, yaitu Nasdem, PKS, dan PPP ini kalah telak dari pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yang meraih suara terbanyak, yakni 61,16 persen. Di posisi ketiga terdapat pasangan Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina dengan 9,67 persen, dan pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dengan 9,10 persen.
Hasil serupa juga terlihat dalam hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang menunjukkan pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie hanya memperoleh 18,28 persen, sementara Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan menduduki posisi teratas dengan 62,22 persen. Sampel data yang masuk belum sepenuhnya selesai, yaitu sekitar 95,33 persen, sehingga kemungkinan hasil masih dapat berubah.
Di Jakarta, meskipun PKS menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi sebanyak 1.012.028 suara atau 16,68 persen pada pemilihan anggota legislatif (Pileg) DPRD DKI, namun suara PKS di Pilkada Jakarta tidak menunjukkan angka yang signifikan, meski mengusung kadernya, Suswono.
Menurut hasil hitung cepat dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), pasangan Pramono-Rano memperoleh 50,93 persen, Ridwan Kamil-Suswono 38,94 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 10,13 persen. Data yang masuk sudah mencapai 96,33 persen, tetapi perubahan mungkin saja terjadi.
Angka yang hampir serupa juga tercermin dalam survei Poltracking yang menunjukkan Pramono-Rano unggul dengan 50,48 persen, Ridwan Kamil-Suswono 39,14 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 10,38 persen, dengan data yang masuk mencapai 97,20 persen.
Di luar Jawa Barat dan Jakarta, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kekuasaan PKS di Kota Depok juga terancam berakhir. Dalam hasil perhitungan cepat Pilkada Kota Depok 2024 oleh dua lembaga survei, pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq (Imam-Ririn) kalah dari Supian Suri-Chandra Rahmansyah (Supian-Chandra).
Lembaga survei Voxpol Center mencatat, pasangan Imam-Ririn yang mendapat nomor urut 1 hanya meraih 46,81 persen, sementara pasangan Supian-Chandra mengantongi 53,19 persen berdasarkan hasil penghitungan cepat per 27 November 2024. Di sisi lain, Indikator Politik Indonesia juga menyatakan kemenangan untuk pasangan Supian-Chandra dengan perolehan 53,7 persen, sedangkan Imam-Ririn hanya 46,3 persen.
Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Iman, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan suara PKS di beberapa daerah, seperti ketokohan yang kurang menarik, kesalahan dalam menjalin aliansi, dan lemahnya mesin politik partai dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang.
Analis sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, juga menilai bahwa kekalahan PKS di Jawa Barat tidak mengejutkan, mengingat mereka tidak memiliki calon kuat setelah Ahmad Heryawan. Selain itu, di Depok, kemenangan Supian Suri juga disebabkan oleh elektabilitas yang sangat bersaing dan kejenuhan masyarakat terhadap PKS.
Musfi menambahkan bahwa di Jakarta, hasil masih bisa berubah mengingat potensi adanya dua putaran. Ia mengingatkan bahwa dalam politik, banyak faktor yang mempengaruhi hasil pemilihan.
Sementara itu, Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, menyikapi kekalahan partainya dengan tenang. Ia menekankan bahwa kekalahan adalah bagian dari dinamika politik dan PKS akan melakukan evaluasi setelah pengumuman hasil resmi dari KPU. “Nanti kami evaluasi,” ungkapnya.
Sumber Tirto/pram
