portal kabar
portal kabar – Wakil Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menegaskan sikap tegas pemerintah daerah terhadap segala bentuk kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Dalam pernyataan resminya, Wakil Bupati yang berbicara atas nama Bupati Bekasi ini menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil posisi anti terhadap kekerasan, khususnya yang menjurus pada tindakan asusila.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi anti dengan segala kekerasan terhadap perempuan dan anak, apalagi yang menjurus kepada tindakan asusila,” tegas dr. Asep Surya Atmaja usai mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifatul Choiri Fauzi, Kamis (11/12/2025).
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan pelecehan terhadap anak yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan mengambil sikap tegas ini, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi menunjukkan keseriusannya dalam merespons isu kemanusiaan yang menjadi keprihatinan masyarakat luas.
Wakil Bupati Bekasi tidak hanya berhenti pada pernyataan sikap, tetapi juga menegaskan peran aktif yang akan diambil pemerintah daerah. dr. Asep menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menjadi garda pelindung bagi para korban kekerasan.
Konsep “garda pelindung” yang diusung menandakan komitmen untuk tidak hanya reaktif dalam menangani kasus yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada kelompok rentan. Positioning ini menempatkan pemerintah daerah di garis depan upaya perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang sering menjadi korban tindak kekerasan.
Dalam mewujudkan komitmennya, Wakil Bupati Bekasi menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya memberikan perlindungan optimal.
“Kami siap berkolaborasi kepada pihak terkait agar fungsi perlindungan dan pencegahan asusila terhadap anak dan perempuan ada di Kabupaten Bekasi,” ungkap Wakil Bupati.
Pendekatan kolaboratif ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memahami kompleksitas permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang akan terlibat dalam kolaborasi ini diperkirakan mencakup aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, lembaga perlindungan perempuan dan anak, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh masyarakat dan agama.
Yang menarik dari pernyataan Wakil Bupati Bekasi adalah penekanan pada dua fungsi utama yaitu perlindungan dan pencegahan. Strategi dual approach ini menunjukkan pemahaman komprehensif terhadap isu kekerasan yang tidak cukup hanya ditangani secara reaktif.
Fungsi perlindungan merujuk pada upaya memberikan keamanan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban yang sudah mengalami kekerasan. Sementara fungsi pencegahan berfokus pada upaya sistematis untuk mengurangi dan menghilangkan potensi terjadinya kekerasan melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem hukum, dan penciptaan lingkungan yang aman.
Pernyataan Wakil Bupati Bekasi ini menurut Dito dari Kelompok Masyarakat Peduli Isu, memiliki implikasi yang luas baik dari aspek politik maupun sosial. Dari sisi politik, ini merupakan positioning strategis yang membangun citra pemerintahan sebagai institusi yang responsif terhadap isu kemanusiaan dan peduli terhadap kelompok rentan.
Dalam lanskap politik di Jawa Barat, sikap progresif terhadap perlindungan perempuan dan anak juga dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang layak huni dan aman. Hal ini penting dalam konteks kompetisi antar daerah untuk menarik investasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dari aspek sosial, pernyataan ini memberikan harapan kepada masyarakat, terutama para korban dan keluarga korban kekerasan, bahwa ada institusi yang akan melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ini juga menciptakan efek deterrence atau pencegahan bagi para pelaku potensial yang akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan kekerasan.
Meskipun pernyataan politik ini disambut positif, tantangan sebenarnya terletak pada implementasi di lapangan. Komitmen yang disampaikan oleh Wakil Bupati harus diterjemahkan ke dalam program-program konkret, alokasi anggaran yang memadai, penguatan kapasitas aparat, dan sistem monitoring yang efektif.
bram ananthaku
