portal kabar – PLT Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menjadikan kemudahan investasi sebagai program kerja utama dengan melakukan reformasi birokrasi pelayanan publik.
Dalam wawancara dengan portal kabar (07/01/2026), dr. Asep menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus menciptakan iklim birokrasi yang membuka ruang kemudahan dalam pelayanan publik.
“Fokus pemerintah daerah hari ini adalah bagaimana birokrasi berjalan sesuai dalam koridor mempermudah pelayanan demi membuka ruang peminatan positif terhadap kinerja pemerintah daerah,” ujar dr. Asep.
PLT Bupati yang baru dilantik ini merasa perlu memberi ruang pada sistem investasi daerah demi kemajuan Kabupaten Bekasi. Ia menegaskan strategi sederhana namun fundamental.
“Caranya satu… permudah dan bangun kepercayaan publik sesegera mungkin dengan birokrasi yang sistemik tanpa mempersulit,” tegasnya.
dr. Asep menilai bahwa birokrasi yang berbelit dan mempersulit justru menghambat masuknya investasi ke Kabupaten Bekasi. Padahal, investasi sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian dan pembangunan daerah.
Langkah ini diambil di tengah kondisi Kabupaten Bekasi yang tengah menghadapi krisis kepercayaan publik.
Dengan fokus pada kemudahan investasi dan transparansi birokrasi, dr. Asep berupaya memulihkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap pemerintahan Kabupaten Bekasi.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai langkah dr. Asep sudah tepat. Namun yang terpenting adalah konsistensi implementasi di lapangan, bukan hanya janji.
“Reformasi birokrasi untuk kemudahan investasi adalah langkah yang baik. Tapi publik akan melihat dari aksi nyata, bukan retorika. Terutama setelah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi,” kata seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Pelaku usaha di Bekasi juga menyambut positif komitmen PLT Bupati, namun berharap ada langkah konkret seperti penyederhanaan perizinan, transparansi biaya, dan kepastian waktu proses.
dr. Asep menghadapi tantangan besar dengan membuktikan bahwa pemerintahan transisi ini mampu membawa perubahan nyata dalam tata kelola dan pelayanan publik, sekaligus memulihkan kepercayaan yang terkikis akibat kasus korupsi.
Keberhasilan program kemudahan investasi dan reformasi birokrasi akan menjadi indikator apakah kepemimpinan PLT Bupati Bekasi mampu membawa Kabupaten Bekasi keluar dari krisis kepercayaan menuju tata kelola yang lebih baik.
bram ananthaku
