Penertiban dipuji sebagai ketegasan, tetapi gesekan di akar rumput menagih penyelesaian

Dito, Masyarakat Peduli Isu (MPI)

portal kabar – Pasar bukan sekadar tempat transaksi. Di Kabupaten Bekasi, Sentra Grosir Cikarang (SGC) adalah panggung politik, tempat pemerintah menunjukkan kehadirannya, tempat berbagai kelompok berebut pengaruh, dan tempat pedagang kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampak setiap keputusan.

Bagi Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, SGC menjadi salah satu etalase kepemimpinan. Sidak yang berulang ke kawasan itu memperlihatkan pesan yang konsisten, pemerintah turun langsung dan merasa mampu menyelesaikan masalah. Pendukungnya menilai langkah ini sebagai ketegasan yang lama dinantikan. Pemkab menertibkan lebih dari 500 lapak pasar tumpah dan memindahkannya ke lokasi relokasi. Bupati juga menyatakan pemerintah daerah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk memberantas pungutan liar dan premanisme.

Dibaca sebagai ketegasan, diuji sebagai kebijakan

Di dunia politik, ketegasan selalu punya dua sisi. Pemerintah yang menertibkan akan mendapat apresiasi dari warga yang menginginkan jalan lancar dan pasar tertib. Namun di saat yang sama, ia menyentuh kepentingan yang selama ini nyaman, pedagang yang kehilangan lokasi strategis, dan kelompok yang selama ini hidup dari pungutan di sekitar pasar.

Ini bukan sekadar dugaan. Pada Mei 2025, polisi menangkap lima anggota ormas yang diduga memeras pedagang di pasar SGC Cikarang. Artinya, ada kepentingan ekonomi nyata yang berputar di sekitar pasar, dan ada pihak yang akan melawan ketika kepentingan itu terganggu.

Bentrok ormas: gesekan yang tak bisa disapu

Di titik inilah bentrokan antar organisasi masyarakat menjadi catatan serius. Bagi para pengkritik, kejadian ini menunjukkan bahwa penertiban belum menyentuh akar persoalan. Mereka menilai pemerintah terlalu fokus pada pemandangan di permukaan, sementara perebutan ruang ekonomi antar kelompok belum tertangani. Pendukung pemerintah punya pembacaan lain, gesekan muncul justru karena penertiban dijalankan serius, sehingga kelompok yang kehilangan akses bereaksi. Menurut pandangan ini, itu tanda kebijakan mengena, bukan tanda gagal.

Kedua pembacaan itu sah, dan keduanya menuntut hal yang sama dari pemerintah, bukti kerja yang terukur, bukan sekadar kehadiran di lapangan.

Dimensi politik yang tak terhindarkan

Dalam politik daerah, ormas bukan hanya kelompok sosial. Banyak di antaranya punya jejaring, basis massa, dan kedekatan dengan tokoh maupun partai. Karena itu, cara pemerintah memperlakukan ormas akan selalu dibaca secara politis, apakah semua kelompok diperlakukan setara di depan hukum, atau ada yang mendapat ruang lebih luas dari yang lain.

Ujian bagi Bupati ada di sini. Pemerintah yang kuat bukan hanya yang berani menertibkan, tetapi juga yang konsisten. Penindakan harus berlaku sama bagi semua kelompok, dan ruang bagi ormas yang ingin berkontribusi secara sah perlu diatur dengan jelas agar tidak jadi sumber konflik baru.

Suara pedagang tak boleh jadi penonton

Ada satu pihak yang sering luput dari panggung politik ini, yaitu pedagang. Dalam kasus Pasar Cikarang, persoalan penghapusan aset bangunan pasar sampai dibawa ke Ombudsman. Dalam prosesnya, Ombudsman meminta Pemkab menjamin partisipasi pedagang dalam proses revitalisasi. Pesan ini relevan untuk SGC, kebijakan yang baik adalah yang melibatkan pihak yang terdampak, bukan sekadar menempatkan mereka sebagai objek penertiban.

Ujian yang sebenarnya

Sidak bisa menghasilkan citra, tetapi hanya kebijakan yang konsisten yang menghasilkan kepercayaan. Publik akan menilai Bupati dari tiga hal, apakah pasar benar-benar lebih tertib, apakah pedagang kecil terlindungi, dan apakah gesekan antar kelompok dapat diredam tanpa pandang bulu. Jika ketiganya terjawab, sidak akan dikenang sebagai awal pembenahan. Jika tidak, ia hanya akan dibaca sebagai panggung.

Dito adalah anggota Masyarakat Peduli Isu (MPI). Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.