portal kabar – Pengenaan pajak terhadap pembalut belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Di tengah riuh polemik itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, memberikan penjelasan dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Menurut Bimo, pajak tersebut sejatinya tidak dikenakan pada pembalut sebagai produk jadi semata, melainkan pada komoditas yang memiliki nilai tambah (value added) di dalamnya, seperti kapas, pelekat, dan plastik. “Yang dikenakan itu atas transaksi untuk komoditas yang memiliki value added,” ujarnya. Ia menguraikan bahwa perhitungannya melihat seberapa banyak komponen yang sudah bisa dibuat di dalam negeri dan seberapa banyak yang masih diimpor. “Di dalam setiap rantai produksi atas value added yang diciptakan, itulah yang dikenakan pajaknya,” lanjutnya.

Bimo tidak menampik bahwa di sejumlah negara pembalut telah dinyatakan sebagai kebutuhan primer, sehingga tidak dikenai pajak. Namun, ia menegaskan DJP tidak berwenang menetapkan sebuah barang sebagai kebutuhan primer atau sekunder. “Pembalut secara internasional, di beberapa negara sudah dinyatakan sebagai kebutuhan primer. Sementara, kita bagaimana menyikapinya? Ini kami serahkan kepada para pembuat kebijakan,” tuturnya.

Polemik ini kini juga bergulir di jalur hukum. Sejumlah warga telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026, yang didaftarkan pada awal November 2026. Pemohon menguji Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Bimo menyatakan DJP menghormati proses tersebut dan akan menjawab sesuai area tanggung jawabnya. “Saya kembalikan ini ke proses yang memang secara legal berlaku untuk pengambilan sebuah kebijakan baru di republik ini,” katanya.

pram