portal kabar – Rencana demonstrasi yang dikabarkan akan dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Golkar Kabupaten Bekasi terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pada hari ini, Rabu (26/11/2025), diduga kuat hanya “isapan jempol” dan alat bargaining politik. Hingga malam hari, kantor DPP Partai Golkar dilaporkan sunyi dari aktivitas unjuk rasa.
Isu demo ini dikabarkan bertujuan mendesak pergantian Ketua DPRD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Ade Sukron.
Menanggapi isu tersebut, Dito sebagai pengamat yang tergabung di barisan Masyarakat Peduli Isu, menegaskan bahwa isu penggulingan jabatan Ade Sukron ini adalah seperti “isu receh” yang sengaja diciptakan.
“Unsur-unsur untuk dijadikan alasan menggulingkan jabatan Ketua Kabupaten Bekasi (Ade Sukron) belum bisa dilihat sebagai sesuatu yang berarti,” ujar Dito.
Dito mengungkapkan bahwa pola ini merupakan pola lama yang berulang dalam dinamika politik lokal. Bahkan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, saat dikonfirmasi oleh portal kabar mengaku sempat dihubungi oleh seseorang yang menawarkan jasa untuk meredam ancaman demo tersebut.
“Saya telah ditelpon oleh seseorang yang mengaku mampu meredam demo jika dirinya diberi mandat oleh Ketua DPRD,” ungkapnya.
Menurut Dito, pola permintaan ‘mandat’ sebagai imbalan meredam demo adalah bentuk pemerasan politik (political blackmail) yang diharapkan mampu menjadi alat tawar (bargaining) atau peras politik.
“Menarik memang pola seperti ini masih saja dilakukan, ini sepertinya adalah alat bargaining politik saja,” tutup Dito, seraya mengkonfirmasi bahwa hingga saat ini dirinya disana di kantor DPP Partai Golkar yang ternyata masih kondusif dan tidak ada tanda-tanda demo dari Aliansi Masyarakat Peduli Golkar Kabupaten Bekasi.
bram ananthaku
