portal kabar – Krisis investasi di Jawa Barat kini telah menjadi isu yang mendesak, dan perhatian utama Gubernur Dedi Mulyadi tertuju pada tindakan organisasi masyarakat (ormas) yang berpotensi merusak iklim bisnis. Dalam pernyataannya yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, dirinya menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap ormas yang terlibat dalam intimidasi, pengumpulan uang secara ilegal, serta menciptakan ketegangan di kawasan industri.
“Situasi ini tidak hanya mempengaruhi aspek keamanan, tetapi juga mencerminkan keterkaitan rumit antara faktor ekonomi, sosial, dan politik di Jawa Barat,” ujar Gubernur Dedi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Dedi Mulyadi menyadari bahwa ormas memiliki potensi untuk berkontribusi positif dalam masyarakat, seperti dalam mengadvokasi hak buruh. Namun, keberadaan ormas yang merugikan melalui praktik ilegal sangat perlu dipertanyakan. Ia mengungkapkan, “Kami melihat banyak ormas yang menghalangi investasi, sering kali menimbulkan konflik.” Dengan proyeksi investasi mencapai Rp251,1 triliun pada tahun 2024, data dari Kementerian Investasi menunjukkan betapa pentingnya Jawa Barat sebagai pusat investasi di Indonesia. Namun, kehadiran ormas yang mengganggu bisa berpotensi merusak iklim investasi yang sehat.
Badiul Hadi, Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), menekankan perlunya pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika ormas di daerah. Ia berpendapat bahwa meskipun investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, perhatian terhadap isu-isu sosial dan perlindungan hak masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Dalam upaya untuk meredakan ketegangan antara ormas dan dunia bisnis, pendekatan dialogis dinilai sangat penting. Dedi Mulyadi berpendapat bahwa perlu dibangun kesepahaman yang lebih baik agar investasi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Achmad Hanif Imaduddin, seorang pengamat kebijakan publik, menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat kepastian hukum. Ia menegaskan bahwa jika ormas berperilaku melawan hukum, pemerintah harus berani mengambil tindakan. “Pemerintah harus membuat sistem pengaduan yang efektif untuk pelaku usaha,” tambahnya.
Di sisi lain, Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mengingatkan bahwa penanganan ormas harus dilakukan dengan hati-hati. Pendekatan yang diambil seharusnya bersifat strategis dan tidak hanya represif. Mereka mendorong pentingnya transparansi dalam proses perizinan agar tidak ada celah bagi tindakan ilegal.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dituntut untuk memastikan bahwa ormas tidak dimanfaatkan untuk memperlancar investasi dengan cara-cara yang tidak sehat, yang dapat merusak demokrasi dan menciptakan ketimpangan kekuasaan. Dengan langkah-langkah strategis dan adil, harapan untuk mengatasi antagonisme antara investasi dan ormas di Jawa Barat dapat terwujud. Jika pemerintah berhasil menciptakan lingkungan investasi yang inklusif, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan tanpa menggoyahkan kepentingan masyarakat. Ini adalah tantangan besar yang perlu dihadapi oleh Gubernur Dedi dan jajarannya untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan aspek sosial di Jawa Barat.
