portal kabar – Kabupaten Bekasi kini menarik perhatian publik setelah terbentuknya Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), meskipun bupati terpilih belum dilantik secara resmi. Cecep Noor, yang menjabat sebagai Ketua TP2D dalam keterangannya saat ini sedang menunggu pengukuhan dari bupati, yang menjadi pertanyaan besar mengenai urgensi dan kelayakan langkah ini.
Pembentukan TP2D sebelum pelantikan bupati menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan pengamat. Banyak yang berpendapat bahwa langkah ini terkesan terburu-buru dan seolah mengabaikan prosedur yang seharusnya diikuti setelah pelantikan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang legitimasi dan efektivitas tim yang beroperasi tanpa otoritas penuh dari bupati yang baru terpilih.
Pramudito, seorang pengamat politik lokal, menyatakan bahwa pembentukan tim ini mungkin bertujuan untuk mempersiapkan program-program pembangunan agar bisa segera dilaksanakan setelah pelantikan. Namun, hal ini justru memicu skeptisisme di kalangan masyarakat. “Sebuah tim yang diharapkan dapat berfungsi secara efektif seharusnya memiliki dukungan penuh dari pemimpin yang memiliki mandat resmi,” ujarnya.
Kekhawatiran lain muncul terkait dengan koordinasi tim. Apakah TP2D dapat mengambil keputusan secara mandiri, atau justru akan terhambat oleh ketidakpastian mengenai otoritas mereka? Masyarakat berharap agar setiap langkah yang diambil dalam pembangunan daerah benar-benar untuk kepentingan umum dan berdasarkan keputusan yang jelas dari bupati yang terpilih.
Pramudito menambahkan bahwa langkah ini terlihat terlalu cepat dilakukan tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ia berpendapat bahwa keberadaan TP2D sebaiknya disertai dengan dialog terbuka dan pemetaan kebutuhan yang lebih akurat agar program-program yang diusulkan dapat lebih relevan dan tepat sasaran.
Meskipun pengukuhan Cecep Noor sebagai Ketua TP2D oleh bupati yang akan dilantik masih menjadi tanda tanya di kalangan publik, tim ini diharapkan dapat berkontribusi maksimal dalam pembangunan daerah. Namun, masyarakat juga khawatir bahwa tim ini bisa terjebak dalam langkah-langkah yang tidak efektif.
Ketika ditanya oleh Portal Kabar mengenai surat undangan yang menggunakan nama pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, Pramudito justru mempertanyakan, “Apa dasar mereka menggunakan nama Pemkab Bekasi? Dan apakah mereka bisa menggunakan gedung bupati sebagai tempat pertemuan? Dari mana anggarannya?”
Dalam upaya untuk berinovasi dan mempercepat pembangunan, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah tepat dan sesuai dengan prosedur yang ada. Hanya dengan cara itu, tujuan pembangunan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan masyarakat.
bram ananthaku
