Kongres ke-VI PDIP: Ganjar Pranowo Tegaskan Tak Ada Hubungan dengan Isu Hukum

portal kabar – Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa proses hukum yang melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, bukanlah alasan tertundanya Kongres ke-VI. Dia menegaskan Kongres ke-VI akan tetap dilaksanakan.

Ganjar menjelaskan, “Tidak ada hubungannya. Waktu kongres akan ditentukan oleh Ketua Umum,” katanya saat berbicara di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/5/2025).

Dia juga membantah bahwa pertemuan pimpinan daerah PDIP hari ini bertujuan untuk mempersiapkan Kongres ke-VI. “Ini kebetulan, saya dan Mas Djarot bertemu untuk membahas urusan pemerintahan,” tambahnya.

Ganjar menyatakan bahwa PDIP merasa penting untuk menyatukan kader yang terpilih sebagai kepala daerah, terutama karena beberapa kader menang berkat dukungan dari partai lain. Menurutnya, menyatukan semua kader yang terpilih adalah hal terpisah dari persiapan Kongres ke-VI. Dia memastikan bahwa persiapan untuk kongres sudah dilakukan dan waktunya akan diumumkan.

Portal Kabar  Safaruddin Ingatkan Inosentius: Jangan Menyerang DPR Setelah Menjabat

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, juga mengumpulkan kader yang terpilih sebagai kepala dan wakil kepala daerah untuk pengarahan. Pertemuan ini berlangsung secara tertutup hingga 18 Mei 2025.

Dari pengamatan di lapangan, terlihat Ganjar Pranowo bersama beberapa anggota PDIP lainnya, seperti Djarot Saiful Hidayat dan Tri Rismaharini, serta pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie juga hadir dalam pertemuan di Sekolah Partai.

pram

Berita Lainnya

Sarjan Didakwa Suap Bupati Bekasi Rp11,4 Miliar demi Raup Proyek Rp107,5 Miliar

KPK mendakwa pengusaha Sarjan memberikan uang secara bertahap kepada Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara dan sejumlah pejabat daerah. Total uang yang diduga mengalir, termasuk ke legislatif, mencapai lebih dari Rp19…

Pengusaha Sarjan Didakwa Suap Bupati Bekasi Rp11,4 Miliar demi Proyek

Direktur PT Zaki Karya Membangun itu disebut jaksa KPK mengalirkan uang melalui empat perantara agar perusahaan-perusahaannya meraup kontrak senilai lebih dari Rp107 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. portal kabar…

Kabarkan Peristiwa

Pekan Keselamatan Pasien, Kadinkes Bekasi dr. Arif Kurnia Ajak Semua Pihak Bangun Budaya Aman dalam Layanan Kesehatan

Pekan Keselamatan Pasien, Kadinkes Bekasi dr. Arif Kurnia Ajak Semua Pihak Bangun Budaya Aman dalam Layanan Kesehatan

Buka Ruang Dialektika, H. Zaenal Ajak Tokoh Masyarakat Bersinergi Jaga Kondusifitas Bekasi

Buka Ruang Dialektika, H. Zaenal Ajak Tokoh Masyarakat Bersinergi Jaga Kondusifitas Bekasi

Kuasa Investor Korea Segel Ruko Atlas Cikarang, Minta Aparat Tidak Berpihak

Kuasa Investor Korea Segel Ruko Atlas Cikarang, Minta Aparat Tidak Berpihak

Polda Metro Jaya Gerebek Pesta Narkoba di Bekasi, 7 Orang Ditangkap Termasuk DPO

Polda Metro Jaya Gerebek Pesta Narkoba di Bekasi, 7 Orang Ditangkap Termasuk DPO

Sarjan Didakwa Suap Bupati Bekasi Rp11,4 Miliar demi Raup Proyek Rp107,5 Miliar

Sarjan Didakwa Suap Bupati Bekasi Rp11,4 Miliar demi Raup Proyek Rp107,5 Miliar

Pengusaha Sarjan Didakwa Suap Bupati Bekasi Rp11,4 Miliar demi Proyek

Pengusaha Sarjan Didakwa Suap Bupati Bekasi Rp11,4 Miliar demi Proyek