Polemik Lahan Kampung Nambo: Nenek 76 Tahun Lapor Polisi, Pemkab Bekasi Diminta Tak Tutup Mata

Polemik Lahan Kampung Nambo: Nenek 76 Tahun Lapor Polisi, Pemkab Bekasi Diminta Tak Tutup Mata

portal kabar – Di balik ambisi proyek kawasan industri seluas sekitar 280 hektare di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, kini mengemuka pertanyaan: ke mana keberpihakan pemerintah daerah ketika warga kecil berhadapan dengan kepentingan investasi besar?

Pertanyaan itu menguat setelah seorang warga lanjut usia berusia 76 tahun, Ila binti H. Rosid, melaporkan pihak yang disebut mewakili pengembang ke Polres Metro Bekasi, dengan Nomor STTPL/B/3016/XI/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA tertanggal 18 November 2026. BDYT dan kawan-kawan, HS alias SS, serta AS dilaporkan atas dugaan perusakan lahan milik Ila. Pelapor juga menyebut dirinya diisolasi karena seluruh akses ke lahannya ditutup.

Portal Kabar  Tebar Bibit Bandeng, LSM MPI Peduli Pemberdayaan Masyarakat

Menurut narasumber yang dihubungi redaksi, persoalan tidak berhenti di situ. Pihak kawasan industri yang disebut berasal dari Tiongkok diduga membongkar sebuah masjid, memutus aliran listrik ke rumah lima kepala keluarga, serta menggali akses jalan dan got sedalam sekitar dua meter di sekeliling tanah milik warga.

Sebagian pihak menyebut peristiwa ini sebagai kejahatan kemanusiaan yang mengabaikan hak warga atas keadilan.

Bagi narasumber, sorotan utama bukan hanya pada pihak yang dilaporkan, tetapi pada sikap pemerintah. Ia mempertanyakan mengapa pemerintah dinilai diam, dan meminta pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap hal-hal yang dianggap intimidatif terhadap masyarakat oleh oknum yang mengaku mewakili pemilik kawasan.

Portal Kabar  Pilkada Bekasi: Siapa Sangka Ade-Asep Menang Jauh

“Ini soal kemanusiaan, bukan soal siapa yang lebih kuat dan berkuasa,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan Nambo sebagai ujian kepemimpinan daerah, apakah pemerintah akan hadir melindungi warganya, atau membiarkan konflik agraria diselesaikan oleh siapa yang lebih kuat.

Hingga berita ini ditulis, redaksi belum memperoleh tanggapan dari Pemkab Bekasi, para terlapor, maupun pihak pengembang.

bram ananthaku