portal kabar – Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang berkembang pesat di Jawa Barat, diharapkan menjadi contoh dalam menerapkan peraturan. Namun, kenyataannya berbeda. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 yang melarang tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Bekasi tampaknya hanya tertulis saja. H. Oding, seorang tokoh masyarakat yang peduli, baru-baru ini menyerukan penutupan semua THM di daerah ini. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi yang ada.
Perda tersebut dibuat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Namun, banyak THM yang masih beroperasi tanpa tindakan dari pemerintah. Ini menunjukkan kurangnya penegakan hukum dan komitmen pemerintah untuk melindungi warganya.
H. Oding menegaskan bahwa THM tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga menyebabkan masalah sosial seperti kriminalitas dan peredaran narkoba. Warga di sekitar THM merasakan dampak negatif dari perilaku pengunjung yang tidak terkendali, menciptakan suasana tidak nyaman dan merusak reputasi daerah.
H. Oding meminta Pemkab Bekasi dan Satpol PP untuk bertindak dan menutup semua THM, demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Menurutnya, penutupan THM adalah langkah awal untuk mengembalikan ketertiban dan mendukung budaya positif.
Meskipun suara masyarakat semakin keras, Pemkab Bekasi tampaknya kurang responsif. Banyak yang mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjalankan Perda Nomor 3 Tahun 2016. Apakah ada kepentingan tertentu yang menghalangi tindakan tegas? Skeptisisme ini muncul seiring beredarnya berita tentang THM yang tetap beroperasi tanpa pengawasan.
Pemkab Bekasi perlu tegas dalam menegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2016. Seruan H. Oding untuk menutup THM mencerminkan keresahan masyarakat yang menginginkan lingkungan aman dan nyaman. Jika pemerintah terus mengabaikan suara rakyat, H. Oding akan melakukan demonstrasi besar-besaran.
Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menyatakan bahwa BapemPerda akan mulai dibahas pada hari Jumat mendatang.
bram ananthaku
