portal kabar – Sebuah video berdurasi 41 detik yang menampilkan pernyataan kontroversial dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa/PDTT), Yandri Susanto, telah menjadi viral di platform media sosial. Dalam rekaman tersebut, Yandri diduga menyatakan bahwa ‘Wartawan dan LSM Bodrex dianggap mengganggu aktivitas desa.’
Video yang viral pada Minggu (2/2/2025) ini menunjukkan Yandri mengklaim bahwa wartawan dan LSM yang ia sebut “Bodrex” berpindah dari satu desa ke desa lainnya dengan meminta uang, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai anggaran. “Bayangkan jika 300 desa kalah gaji Kemendes,” ujarnya dalam video tersebut.
Pernyataan ini langsung menerima kritik tajam dari Ketua LSM Garda Bangsa Reformasi (GBR) DPC Kabupaten Bekasi, Idhay Sumirat. Ia menilai pernyataan Yandri yang meminta pihak kepolisian dan kejaksaan untuk “menertibkan LSM dan Wartawan Bodrex yang mengganggu” adalah sebuah generalisasi yang sangat berbahaya. “Generalisasi terhadap profesi wartawan dan LSM tidak seharusnya dilakukan oleh pihak Kementerian Republik Indonesia, terutama dalam forum resmi,” tegasnya.
Idhay menegaskan bahwa pernyataan tersebut dapat memicu konflik dan mengganggu ketertiban umum. Ia menyatakan rencananya untuk mengadakan demonstrasi besar-besaran di Gedung Kementerian Desa/PDTT sebagai bentuk protes terhadap pernyataan yang dianggap merugikan dan merendahkan martabat para pegiat media serta LSM.
Penting untuk dicatat bahwa di era kebebasan pers dan hak asasi manusia, fungsi kritis lembaga dan individu yang bertanggung jawab dalam pemerintahan merupakan bagian integral dari tugas wartawan dan aktivitas LSM. Mengaitkan profesi ini dengan istilah negatif dapat menciptakan stigma yang tidak adil dan berpotensi memicu tindakan represif terhadap jurnalis dan aktivis.
Menanggapi situasi ini, perdebatan mengenai batasan etika dalam komunikasi di ruang publik muncul sebagai isu yang signifikan. Banyak pihak kini menantikan reaksi resmi dari Kementerian Desa/PDTT dan pemerintah terkait pengaduan yang diajukan oleh Idhay Sumirat.
Sebagai kesimpulan, Idhay menginginkan agar Yandri segera diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri karena dianggap tidak layak. Dalam sistem demokrasi, penting untuk menghargai dan menghormati suara dari berbagai pihak termasuk media dan LSM demi kemajuan bersama.
bram ananthaku
