portal kabar – Dalam rangka mempertahankan kestabilan pasokan dan harga pangan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan tujuan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Istana Negara. Koperasi ini akan dibentuk di setiap desa dengan tujuan menjaga ketersediaan pangan dan memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Tujuan kami adalah untuk menjaga stok dan mencegah harga jatuh. Kami akan mendirikan koperasi di setiap desa,” ungkap Tito, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025), dikutip dari Tirto. Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini mengalami surplus makanan, khususnya dalam produksi beras, yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada April 2025. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan penurunan harga beras dan komoditas pangan lainnya seperti telur, ayam, daging, dan jagung.
Meskipun penurunan harga diharapkan membawa kebahagiaan bagi masyarakat, Tito mengingatkan agar penurunan tersebut tidak berlangsung secara ekstrem. “Namun, harga tidak boleh turun terlalu drastis. Jika harga jatuh terlalu rendah, petani, nelayan, dan pabrik akan mengalami kesulitan dalam menutup biaya dan memperoleh keuntungan,” jelasnya.
Sebagai langkah mitigasi, Koperasi Desa Merah Putih akan berfungsi sebagai lembaga yang lebih efisien dalam menyimpan stok pangan. Tito menekankan pentingnya koperasi ini dalam menciptakan mekanisme pembelian yang efektif, mengingat pemerintah akan berperan sebagai pembeli utama demi menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie menjelaskan bahwa koperasi ini akan terdiri dari enam bagian operasional: gudang, tempat penyimpanan, kantor, apotek, klinik, dan unit simpan pinjam. “Koperasi ini tidak hanya akan berfungsi sebagai pusat penyimpanan pangan, tetapi juga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa,” ujarnya.
Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai rincian pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, Budi enggan memberikan penjelasan tambahan. Ia hanya memperkirakan bahwa biaya untuk mendirikan satu koperasi akan berkisar sekitar Rp 5 miliar. “Saat ini, estimasi biaya yang dihitung mungkin sekitar Rp 5 miliar,” tutupnya.
pram
