portal kabar – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Syukron menjelaskan kondisi kebutuhan fiskal daerah yang semakin mendesak. Menurutnya, pemerintah daerah harus berpikir keras untuk memenuhi segala kebutuhan demi tujuan pembangunan.
Politisi Partai Golkar ini menyebut ada dua beban besar yang dihadapi Kabupaten Bekasi saat ini, yakni utang BPJS dan beban gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Ade Syukron melihat ada dua cara cepat untuk mengurangi beban fiskal daerah. Pertama, melakukan pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Kedua, meningkatkan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) daerah.
“Memang itu adalah cara cepat, tapi juga perlu pemahaman lebih detil kembali,” kata Ade saat ditemui diruangannya, Rabu, (19/11/2025).
Namun demikian, Ade mengakui bahwa kedua cara tersebut perlu dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan ASN dan stabilitas keuangan daerah.
TPP merupakan komponen penghasilan tambahan bagi aparatur sipil negara (ASN) di luar gaji pokok. Pemotongan TPP dapat mengurangi beban anggaran belanja pegawai, namun berpotensi mempengaruhi kesejahteraan ASN.
Sementara itu, peningkatan SiLPA dilakukan dengan mengefisienkan belanja daerah sehingga terdapat sisa anggaran di akhir tahun. SiLPA dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran atau membiayai program prioritas di tahun berikutnya.
Ade Syukron juga berharap pemerintah pusat dapat menanggung utang BPJS dan beban gaji PPPK yang selama ini menjadi tanggungan daerah.
“Jika utang BPJS serta PPPK mampu ditanggung pusat, saya pastikan beban daerah akan lebih ringan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan,” ujar Ade.
Menurut Ade, jika beban ini dialihkan ke pusat, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Beban fiskal Kabupaten Bekasi semakin berat seiring dengan kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, serta gaji ribuan PPPK yang baru saja diangkat.
Pengangkatan PPPK dalam jumlah besar di Kabupaten Bekasi memang meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun di sisi lain menambah beban belanja pegawai dalam APBD.
bram ananthaku
