portal kabar – DPR RI bersama pemerintah menyepakati pembatasan jenis tindak pidana di luar korupsi yang dapat menjadi sasaran perampasan aset dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dari sebelumnya 13 kriteria, ruang lingkupnya kini dipersempit menjadi enam jenis tindak pidana.

Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyebut pembatasan itu perlu agar aturan tidak terlalu luas dan tidak disalahgunakan aparat penegak hukum. Pada tahap awal, DPR sempat memasukkan berbagai kejahatan di luar korupsi, mulai dari bidang perpajakan, perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, hingga lingkungan hidup. Cakupan tersebut dinilai terlalu luas dan memicu kekhawatiran bahwa perampasan aset bisa menyasar masyarakat sipil.

“Jangan yang lain [kriteria sasaran], kalau yang lain nanti bisa ke mana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” kata Habiburokhman, seperti dikutip laman DPR, Jumat (13/11).

Selain korupsi, enam tindak pidana yang disepakati menjadi sasaran adalah:

• narkotika dan psikotropika;
• terorisme dan pendanaan terorisme;
• penyelundupan manusia;
• penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
• perdagangan orang; serta
• penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Untuk kategori terakhir, penjelasan pasal mencakup antara lain perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto. Ketentuan ini tidak dimaksudkan menjangkau seluruh kasus penipuan dan penggelapan, melainkan kejahatan dengan karakteristik tertentu. Pembatasan dari 13 menjadi enam jenis hanya berlaku untuk tindak pidana di luar korupsi; korupsi tetap menjadi sasaran utama RUU ini.

Habiburokhman menambahkan, penyusunan ruang lingkup juga mempertimbangkan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), dengan fokus pada korupsi dan kejahatan lain yang berkarakter khusus serta berdampak ekonomi luas.

Habiburokhman mengungkapkan Komisi III menerima aspirasi korban investasi bodong yang meminta agar aset hasil perampasan dapat dikembalikan kepada korban, tidak selalu disetorkan ke kas negara. Karena itu, RUU ini diharapkan tidak hanya menjadi alat mengambil aset hasil kejahatan, tetapi juga memberi perlindungan dan pemulihan hak bagi korban.

Wakil Ketua Panja, Soedeson Tandra, mengatakan pembatasan dilakukan agar jenis tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset diatur secara limitatif, sehingga tidak multitafsir dan tidak menyulitkan pembuktian oleh penyidik. Ia mencontohkan penipuan umrah dan investasi yang dapat masuk kategori itu bila memenuhi unsur. “Menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Prof Eddy) menyebut ketentuan penipuan dan/atau penggelapan sebagai core crime yang mencakup berbagai modus di sektor ekonomi, seperti pelanggaran prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan bank, pemalsuan data di perbankan, hingga insider trading di pasar modal. “Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting,” katanya, merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan dampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Kesepakatan ini mengarahkan pembahasan RUU Perampasan Aset pada penentuan sasaran yang lebih terukur, dengan harapan menjamin efektivitas, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan.

pram