portal kabar – Warga Perumahan Setia Mekar, Tambun Selatan, kini terjebak dalam kesulitan akibat penggusuran yang menimpa mereka selama beberapa waktu terakhir. Situasi ini diperburuk oleh ketidakpedulian yang dirasakan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi, dan Bupati terpilih yang diharapkan dapat memberikan respon cepat terhadap persoalan sengketa lahan yang masih belum jelas. Di sisi lain, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta DPR RI telah menunjukkan kepedulian dan niatan untuk membantu.
“Saya tidak tahu ke mana harus mencari solusi. Yang kami inginkan hanyalah tempat tinggal kami dan perlindungan hak-hak kami,” kata seorang wakil warga yang memilih untuk tidak disebutkan namanya.
Pramudito, seorang penggiat sosial dalam isu ini, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menuntaskan masalah. “Meskipun DPR RI dan kementerian telah berusaha untuk turun tangan, respons dari Pemkab Bekasi dan DPRD sangat minim,” imbuhnya.
Situasi ini menekankan perlunya tindakan proaktif dari Pemkab Bekasi dan bupati terpilih. Penanganan masalah ini membutuhkan keterlibatan aktif dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, serta menyediakan solusi yang adil bagi semua yang terdampak.
Dalam konteks ini, warga Setia Mekar menunggu-nunggu keresahan mereka mendapat perhatian yang layak. “Apakah Pemkab Bekasi dan DPRD akan mendengar seruan kami? Kami hanya mengharapkan keadilan,” harap salah seorang warga.
Waktu terus berjalan, dan harapan warga semakin menipis tanpa adanya jawaban jelas dari pemerintah. Mereka berharap agar suara mereka tidak hanya menjadi gaung yang hilang, tetapi didengarkan dan ditindaklanjuti. Saat ini, fokus utama adalah mengejar kejelasan dan perlindungan hak mereka yang mutlak adalah tempat tinggal.
bram ananthaku
