portal kabar – Munculnya desakan sejumlah pihak terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi agar segera melantik Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati definitif, pasca jatuhnya vonis terhadap Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, dinilai sebagai manuver politik yang blunder.

Penilaian tersebut disampaikan Dito, perwakilan dari Masyarakat Peduli Isu (MPI), yang menyoroti motif di balik desakan percepatan status jabatan kepala daerah tersebut.

“Ini bisa ditafsirkan jika ambisi politik dalam jabatan merupakan prioritas utama, ketimbang membangun kinerja,” tegas Dito.

Dito mempertanyakan urgensi dari gelombang desakan yang menuntut percepatan pelantikan tersebut. Menurutnya, publik seharusnya lebih mengedepankan evaluasi terhadap kinerja kepemimpinan yang sedang berjalan, ketimbang terburu-buru mendorong perubahan status jabatan secara politis.

Ia mengingatkan bahwa proses pelantikan kepala daerah definitif memiliki mekanisme dan tahapan hukum tersendiri yang tidak dapat dipercepat hanya atas dasar tekanan politik maupun desakan kelompok kepentingan tertentu.

Dito menilai, di tengah situasi transisi kepemimpinan pasca vonis hukum terhadap Ade Kuswara, isu pelantikan definitif berpotensi dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu terhadap kursi kekuasaan di Kabupaten Bekasi.

“Jangan sampai jabatan kepala daerah ini justru menjadi ajang perebutan kepentingan, sementara persoalan mendasar masyarakat seperti pelayanan publik, infrastruktur, hingga kesejahteraan justru terabaikan,” ujarnya.

Dito berharap seluruh elemen, baik DPRD, eksekutif, maupun masyarakat sipil, dapat lebih berfokus mengawal kinerja pemerintahan Kabupaten Bekasi ke depan, ketimbang mempersoalkan status jabatan yang berpotensi menimbulkan polemik politik baru.

Ia menegaskan, legitimasi kepemimpinan daerah seharusnya dibangun dari kepercayaan publik atas kinerja nyata, bukan semata percepatan status administratif jabatan.

“Yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bekasi saat ini adalah kepemimpinan yang bekerja, bukan sekadar status yang dikejar,” pungkas Dito, mengisyaratkan agar dinamika politik lokal tidak mengaburkan substansi tata kelola pemerintahan yang baik di tengah pemulihan kepercayaan publik pascaskandal korupsi yang menjerat kepala daerah sebelumnya.

bram ananthaku