portal kabar
portal kabar – Polemik sistem pilkada memanas setelah Partai Golkar mengusulkan pilkada lewat DPRD. PDIP menolak keras dan menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi.
“Pemilihan langsung adalah manifestasi hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Jika dikembalikan ke DPRD, itu berisiko membengkokkan aspirasi rakyat dan menjadi kemunduran demokrasi,” tegas Juru Bicara PDIP Chico Hakim, Kamis (25/12/2025).
Chico menilai pilkada langsung adalah amanat Reformasi 1998 dan perwujudan kedaulatan rakyat. Ia menepis anggapan bahwa pilkada langsung penyebab mahalnya biaya politik.
“Masalah biaya politik tinggi atau politik uang bukan disebabkan sistem pemilihan langsung, melainkan lemahnya penegakan hukum, praktik mahar politik, dan kurangnya pengawasan,” jelasnya.
PDIP mengaku mengatasi masalah itu dengan kaderisasi tanpa mahar politik dan mendorong penguatan regulasi serta netralitas aparat penegak hukum.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan pilkada lewat DPRD dalam Rapimnas I Partai Golkar 2025 pada Minggu (21/12/2025).
“Partai Golkar mengusulkan Pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik,” kata Bahlil.
Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut usulan ini berasal dari aspirasi hampir seluruh DPD Golkar di tingkat provinsi. DPP Golkar telah membentuk Tim Kajian Politik yang bekerja selama satu setengah tahun terakhir.
“Pertimbangan utama adalah tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Bukan hanya biaya penyelenggaraan, namun juga biaya politik ‘lainnya’ yang jauh lebih tinggi,” ujar Doli.
Tim Kajian merumuskan tiga opsi: sistem langsung untuk seluruh daerah, pilkada oleh DPRD untuk seluruh daerah, atau opsi asimetris/hibrid.
Usulan Lain Golkar
Selain pilkada lewat DPRD, Golkar juga mengusulkan:
- Perbaikan sistem proporsional terbuka dalam pemilu
- Pembentukan koalisi partai politik permanen berdasarkan kepentingan ideologis dan strategis, bukan sekadar untuk memenangkan pilpres
Meski menolak, PDIP menyatakan tetap menghormati pandangan partai lain. “Jika wacana ini dilanjutkan, perlu kajian mendalam dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat sipil,” kata Chico.
pram
