portal kabar – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menampung 50 siswa dalam satu kelas untuk mencegah anak putus sekolah. Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, mengatakan bahwa langkah ini bisa berdampak buruk bagi kualitas pendidikan.
Menurut Iman, kelas yang terlalu banyak siswa akan membuat suasana belajar tidak nyaman. Dia menjelaskan, “Ruang kelas yang seharusnya untuk 36 siswa bisa terasa sesak, seperti penjara.” Selain itu, rencana ini bertentangan dengan aturan yang ada dan tidak menyelesaikan masalah utama yang membuat anak putus sekolah.
Di Jawa Barat, lebih dari 658 ribu anak terpaksa putus sekolah. Iman menjelaskan bahwa penyebabnya beragam, seperti pernikahan dini, kemiskinan, dan masalah hukum. Ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan di daerah tersebut sangat kompleks dan tidak bisa hanya dengan menambah jumlah siswa di kelas.
Iman mendorong pemerintah untuk mencari solusi yang lebih menyeluruh, seperti mendirikan sekolah madrasah, sekolah rakyat, atau jalur pendidikan nonformal yang tidak padat murid. Dengan cara ini, akses pendidikan bisa lebih merata tanpa mengorbankan kualitas.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, juga menyoroti bahwa kebijakan ini bisa merugikan siswa di sekolah negeri dan swasta. Dia khawatir, jika siswa tidak terdaftar, mereka bisa kehilangan hak atas ijazah.
Satriwan mengusulkan empat strategi jangka panjang untuk mengatasi masalah putus sekolah tanpa menambah kepadatan kelas. Beberapa usulannya adalah membuka Unit Sekolah Baru dan menambah ruang kelas dengan kerja sama sekolah swasta. Dia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran negara agar pendidikan gratis dan berkualitas bisa dinikmati oleh semua orang.
“Jangan sampai kebijakan ini merugikan sekolah swasta yang selama ini berkontribusi untuk mencerdaskan bangsa,” tegas Satriwan, berharap ada langkah positif untuk masa depan pendidikan yang lebih baik di Jawa Barat.
pram
