portral kabar – Permasalahan yang sedang melanda Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi kian memperlihatkan sisi gelap dari manajemen yang dipimpin oleh Direktur Utamanya yang diduga apatis terhadap masalah yang ada. Tentu, isu ini bukan hanya sekadar persoalan internal perusahaan milik pemerintah daerah, tapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi pengelolaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Bekasi.
Dalam wawancara dengan beberapa narasumber yang enggan disebutkan identitasnya, terungkap bahwa Dirut PDAM Tirta Bhagasasi, diduga menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh para pegawai dan masyarakat. Mereka mengeluhkan minimnya kehadiran Dirut di kantor, bahkan konon kabarnya ia jarang terlihat di antara karyawan, sebuah hal yang tentu berpotensi memperburuk komunikasi dan pengambilan keputusan di dalam perusahaan.
“Sangat sulit untuk membawa perubahan jika pemimpin tidak peka terhadap masalah yang ada. Kami seringkali merasa tidak didengarkan,” ungkap salah satu pegawai yang meminta anonimitas demi keselamatan kerjanya.
Pandangan Pengamat
Dito (seorang pengamat), berpendapat jika apathetic leadership bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Dalam konteks publik, sikap ini bisa berdampak pada kualitas layanan yang diterima masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar. PDAM Tirta Bhagasasi, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyediakan air bersih dan berkelanjutan, kini terjebak dalam perdebatan yang berkepanjangan tanpa adanya solusi konkret.
Dari sudut pandang manajemen, Dito menilai pendekatan yang kurang responsif terhadap kritik, sangat merugikan bukan hanya bagi perusahaan daerah itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pelayanan PDAM. “Keterlibatan pemimpin dalam setiap aspek operasional merupakan kunci untuk membangun kepercayaan, baik di antara karyawan maupun konsumen,” paparnya.
Dihubungi melalui selulernya untuk memberikan tanggapan, nomor yang bersangkutan sulit dihubungi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa manajemen lebih memilih untuk menghindar dari isu yang ada, alih-alih melakukan refleksi dan perbaikan.
Masyarakat Kabupaten Bekasi berhak untuk mendapatkan klarifikasi, dan lebih dari itu pelayanan terbaik dari PDAM yang seharusnya menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses air bersih.
Langkah nyata dan transparan dari leadership sangat diperlukan untuk membangkitkan kepercayaan publik. “Sudah saatnya PDAM Tirta Bhagasasi bertransformasi dari sebuah institusi yang dirundung konflik menjadi organisasi yang dapat diandalkan oleh masyarakat luas,” tutupnya.
bram ananthaku
